NIK Jokowi Bocor, Golkar-PPP Desak RUU PDP Dituntaskan

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 13:57 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Data nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Jokowi tersebar di media sosial setelah sertifikat vaksinasi kepala negara tersebar. Anggota Komisi I DPR mendesak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) diselesaikan.

"Kejadian ini, bila nanti dikonfirmasi resmi data pribadi milik Pak Jokowi, perlunya RUU PDP diselesaikan," kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Bobby mengatakan perlunya lembaga pengawas independen terkait PDP. Sebab, jika pengawas itu di bawah kementerian, dia khawatir sistem tidak akan efektif.

"Dengan membentuk lembaga pengawas pengendali data yang langsung bertanggung jawab ke presiden, bila di bawah koordinasi kementerian, bagaimana mau mengawasi pengendali data setingkat kementerian, termasuk penegakan hukum, rekomendasi pemberian sanksi," ujarnya.

Bobby mengatakan, dengan disahkannya RUU PDP, instansi terkait dapat menindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada, sehingga tidak ada lagi langkah gagap dalam penyelesaian.

Bobby Adhityo Rizaldi (Dok. Pribadi).Bobby Adhityo Rizaldi (Foto: dok. pribadi)

"BSSN perlu segera memeriksa, apakah benar ini kebocoran, apakah ada peretasan, atau keamanan data yang tidak sesuai standar/prosedur atau bagaimana?" ujarnya.

"Jadi tidak gagap dalam menangani hal ini dan tidak ada tindak lanjutnya," lanjut Bobby.

Sama dengan Bobby, anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha meminta Menkominfo Johnny Plate memenuhi janji menyelesaikan RUU PDP.

"Menkominfo sebagai pembantu Presiden Jokowi diharapkan segera memenuhi janjinya untuk segera menyelesaikan RUU PDP dengan Komisi I DPR," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP dan PPP menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi. Diskusi itu membahas perihal TKI yang dihukum mati tanpa notifikasi.Syaifullah Tamliha (Lamhot Aritonang/detikocom)

Dia lantas menyinggung negara lain yang sudah memiliki undang-undang terkait data pribadi. Tamliha menyebut masalah terkait data pribadi kian menjadi-jadi jika tak ada dasar hukum.

"UU PDP di negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, sudah memiliki UU yang menyangkut data pribadi. Berlarut-larutnya RUU PDP dapat memberi ruang atau celah bagi para pengguna data melakukan pembocoran terhadap data pribadi bangsa Indonesia," tuturnya

Beredarnya sertifikat vaksinasi dan NIK Presiden Joko Widodo (Jokowi) memicu perhatian. Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyesalkan kejadian tersebut.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata Fadjroel kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Fadjroel berharap ada langkah khusus untuk menangani hal itu. Dia berharap peristiwa serupa tak terulang.

(eva/gbr)