'NIK Jokowi' Kadung Tersebar, Djarot PDIP Minta Evaluasi

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 12:18 WIB
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (Eva Safitri-detikcom)
Foto: Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (Eva Safitri-detikcom).
Jakarta -

Sertifikat vaksinasi COVID-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar di media sosial, berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK) sang kepala negara. Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Djarot Saiful Hidayat, meminta evaluasi.

"Perlu penguatan koneksitas dan koordinasi antarkementrian/lembaga yang terkait dengan program vaksinasi. Ego sektoral harus benar-benar diakhiri," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Djarot berharap pemerintah membangun sistem informasi kependudukan yang benar-benar aman dan mampu melindungi data warga negara. Data penting ini diharapkan tidak mudah dibobol, diperjualbelikan dan disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.

NIK Jokowi ini kadung tersebar di media sosial. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya?

"NIK tidak bisa diubah. (Evaluasi) menguatkan koordinasi dan koneksitas antarlembaga," kata dia.

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor

Dilihat detikcom, Jumat (3/9/2021), sertifikat vaksinasi itu memuat nama Jokowi beserta NIK. Selain itu, ada juga tanggal lahir Jokowi dan barcode.

Surat keterangan vaksinasi COVID-19 itu menyatakan bahwa Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Di bagian bawah sertifikat tersebut, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Tak hanya itu, tersebar juga nomor HP ajudan Presiden.

detikcom mencoba meminta konfirmasi atas beredarnya sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut kepada Menkominfo Johnny G Plate. Namun Johnny meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin.

"Data PeduliLindungi yang saat ini berada di cloud Kominfo baru dimigrasi ke DC Kominfo dan statusnya aman. Data yang ditanyakan di atas adalah pada saat awal sebelum migrasi ke Kominfo dan kebijakannya berada di Kemenkes. Agar akurat dan tidak membingungkan masyarakat, lebih baik langsung ditanyakan ke Kemenkes," ujar Johnny.

(gbr/tor)