Jelang PTM, Waket DPRD Surabaya Minta Ada Satgas Mandiri Tiap Sekolah

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 13:05 WIB
DPRD Surabaya
Foto: Dok. DPRD Surabaya
Jakarta -

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di setiap SD dan SMP dimulai Senin (6/9). Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah pun menegaskan agar seluruh pihak bekerja sama untuk disiplin protokol kesehatan.

Selain itu, Laila ingatkan semaksimal mungkin potensi kerumunan harus dihindari. Apalagi kegiatan ini menyangkut aktivitas anak-anak. Begitu PTM serentak digelar, tidak mudah mengatur anak usia SD dan SMP.

"Semua wajib patuh prokes. Semua pakai masker dobel kalau bisa. Pastikan fasilitas pendukung mulai layout tempat duduk kelas hingga tempat cuci tangan tersedia dan bisa digunakan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).

Terkait kebijakan ini, politisi perempuan PKB ini mendukung jika dilakukan asesmen ulang untuk seluruh sekolah. Menurutnya, penilaian ulang diperlukan agar sekolah benar-benar siap digunakan untuk kegiatan PTM.

Laila juga mendukung langkah Pemkot Surabaya soal penyiapan sarana dan prasarana, serta aturan sebelum pelaksanaan PTM. Ia mengatakan Satgas COVID-19 Kota Surabaya harus turut memonitor dan mengevaluasi setiap aktivitas PTM.

"Saya juga minta harus ada Satgas mandiri di setiap sekolah. Mereka diberi tugas khusus menyiapkan segalanya di sekolah agar aman dari penyebaran COVID-19. Mereka juga mengawasi, menegur, dan memberi sanksi jika ada yang melanggar di sekolah," katanya.

Di samping itu, pimpinan DPRD Surabaya ini juga mengingatkan agar gedung sekolah yang sempat dijadikan Rumah Sehat harus dipastikan steril. Salah satunya dengan melakukan sterilisasi dan penyemprotan berkala. Hal ini guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 saat PTM.

Selain sterilisasi, Laila juga meminta agar dilakukan sosialisasi dan pemahaman soal keamanan sekolah. Sebab, beberapa masyarakat mungkin memiliki dampak psikologis dengan diubahnya sekolah menjadi Rumah Sehat atau tempat isolasi.

Tak hanya itu, Laila mendorong Pemkot Surabaya untuk memaksimalkan vaksinasi bagi guru dan siswa. Apalagi saat ini Kota Surabaya sudah memiliki mobil vaksin keliling yang mampu menjangkau setiap lokasi di Kota Surabaya.

Laila juga meminta untuk memperhatikan sejumah ketentuan pelaksanaan PTM di antaranya, zona wilayah, vaksinasi, dan persetujuan orang tua. Selain itu, Dinas Pendidikan juga perlu memastikan bahwa kegiatan belajar di sekolah merupakan PTM terbatas dan tidak semua siswa masuk sekolah.

Kegiatan PTM juga wajib dilakukan maksimal 2 jam tatap muka dan maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Meskipun saat PTM terbatas hanya dibatasi 25 persen dari kapasitas ruangan.

Politisi perempuan ini pun mengingatkan agar pelaksanaan PTM tidak memunculkan klaster baru karena rentannya potensi penyebaran di sekolah. Apalagi saat ini masih ada beberapa siswa, guru dan tenaga kependidikan yang belum divaksin.

Berdasarkan data yang dilansir dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya, masih ada sekitar 80.000 guru dari total guru sekitar 120.000 di Surabaya yang masih belum divaksin COVID-19. Sedangkan, pelajar baik SD maupun SMP rata-rata yang belum mendapat vaksin masih di atas 50.000 anak.

"Saya bisa memahami betapa kangennya anak-anak kita ingin sekolah. Kangen kelasnya, guru, dan teman. Hampir dua tahun tidak belajar di sekolah. Orang tua juga jadi ribet mendampingi anak. PTM tentu dinantikan.Tapi semua tidak ingin PTM jadi klaster baru," ungkap Laila.

Di sisi lain, Pengamat Pendidikan, Martadi menjelaskan saat pelaksanaan PTM, Surabaya perlu memperhatikan kesiapan sekolah. Meskipun saat ini Surabaya menjadi kota yang paling siap menggelar PTM dan telah beberapa kali melakukan simulasi PTM dengan asesmen Satgas Covid.

"Harus memastikan SOP prokes di sekolah. Agar anak (siswa) maupun guru disiplin dalam penerapan prokes. Selain itu harus ada rekomendasi dari Satgas Covid. Juga persetujuan orang tua wali murid," katanya.

"Yang tidak boleh luput dari perhatian justru kegiatan siswa. Terutama saat berangkat dan kepulangan mereka dengan siapa dan naik apa. Sekolah harus memastikannya," pungkas Martadi.

(akn/ega)