Mantan Hakim MK Tegaskan Independensi Hakim Harus Didukung Imparsialitas

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 09:33 WIB
Sidang lanjutan uji materi UU dengan agenda mendengarkan keterangan dari perwakilan Pemerintah dan Komisi IX DPR RI digelar di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Sidang MK (rengga/detikcom)
Jakarta -

Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan menegaskan independensi hakim bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Namun independensi hakim haruslah didukung dengan imparsialitas.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menjadi ahli yang dihadirkan oleh Komisi Yudisial (KY) dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan independensi hakim yang dicari bukan sesuatu konsep yang mandiri dalam arti berdiri sendiri. Tetapi independensi itu diberikan untuk bisa mencapai apa yang dikatakan nilai imparsialitas yang mendukung sikap hakim sebagai seorang yang netral dalam melalukan tugasnya yakni memeriksa dan memutus perkara.

"Jadi imparsialitas itu nilai yang berdiri untuk mendukung independensi dalam rangka sikap netral sebagai prinsip yang melekat dan harus tergambar dalam proses perkara dari awal sampai akhir. Tetapi independensi dan imparsialitas juga merupakan hal yang didukung atau tidak bisa terpisah dari integritas yang jujur yang bisa mencerminkan keseimbangan kepribadian tetapi seorang yang juga memiliki kompetensi, kerajinan dan kecakapan, keseksamaan dan tanggung jawab," kata Maruarar sebagaimana dilansir website MK, Kamis (2/9/2021).

Hal tersebut, terang Maru, dapat dijadikan tolok ukur bahwa mencari seorang hakim untuk melaksanakan tugas kehakiman bukanlah suatu tugas yang bisa sambil lalu atau disandingkan dengan tugas lain. Definisi hakim karir dan hakim ad hoc, sambung Maru, merupakan suatu konteks baru dalam melihat penafsiran Pasal 13 UU KY. Menurutnya, dengan seluruh tafsiran yang demikian dengan melihat struktur lembaga tempat di mana hakim diseleksi akan ditempatkan dan beban tugas yang membutuhkan seluruh daya sehingga Pasal 13A UU KY itu tidak bertentangan dengan UUD.

"Karena secara logis UU KY diperintahkan oleh konstitusi untuk menjalankan kewenangan pada Pasal 13A UU KY tersebut.," ujarnya.

Sidang di atas digelar dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 92/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Burhanudin, seorang dosen yang pernah mengikuti seleksi hakim ad hoc di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 2016. Adapun norma yang diujikan adalah Pasal 13 huruf a UU KY.

Dalam sidang sebelumnya, kuasa pemohon Zainal Arifin Hoesin menyampaikan bahwa KY merupakan lembaga yang didesain untuk melakukan perbaikan kualitas hakim serta pengusulan hakim agung. Sehingga, secara moralitas hal tersebut dapat disesuaikan. Lebih lanjut ia mengatakan, secara penafsiran tekstual, peran KY diamanatkan untuk mengusulkan calon hakim agung. Jadi memang yang paling penting dicerna itu hakim adalah hakim pada MA dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, agama, militer, dan lain sebagainya.

"Sebenarnya, hakim itu meliputi hakim dalam konteks keseluruhan termasuk hakim pada MA dan peradilan di bawahnya. Hanya saja yang menjadi pembeda dari konteks hakim agung dan hakim di peradilan di bawahnya. Nanti ini akan berkorelasi sejarahnya," ungkap Zainal secara daring pada persidangan sebelumnya.

Lebih lanjut Zainal menjelaskan Pengadilan Tipikior bernaung di MA sebagai pengadilan khusus di bawah lembaga peradilan umum. Menurutnya, kebijakan negara dalam menghadapi korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa adalah dengan membentuk lembaga negara independen, yakni KPK. Guna mendukung kinerja KPK, sambung Zainal, dibentuk pengadilan khusus yang diletakkan pada MA di bawah lembaga peradilan umum.

Ketentuan hakim ad hoc merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan MA baik yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, maka jelaslah bahwa Pembentuk Undang-Undang secara expressis verbis telah memperluas kewenangan KY yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di MA.

"Dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan hakim ad hoc yang memiliki perbedaan baik secara struktural, maupun status merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan," ucap Zainal.

(asp/dnu)