Peran Amien Rais di Balik Sejarah Amandemen UUD 1945

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 13:39 WIB
Usai memenangkan kursi pimpinan DPR dan MPR partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menggelar syukuran di Masjid Al Bakrie Komplek Rasuna, Jakarta, Jumat (10/10/2014). Ketua Umum PAN Amien Rais.
Amien Rais (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Wacana soal amandemen UUD 1945 kembali bergulir usai PAN merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Amandemen sendiri terjadi tak terlepas dari Amien Rais, yang merupakan pendiri PAN.

Usai reformasi, Amien Rais terpilih menjadi Ketua MPR setelah Pemilu 1999. Dia kemudian memimpin Sidang Umum MPR yang untuk pertama kalinya membahas amandemen UUD 1945 pada 12-19 Oktober 1999.

Amandemen UUD 1945 pertama disahkan pada 19 Oktober 1999. Keesokan harinya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dilantik menjadi Presiden RI.

Perubahan atas UUD 1945 ini meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21. Perubahan pada Pasal 7 ini membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI sehingga maksimal 2 periode. Selain itu, beberapa kewenangan Presiden RI harus berkoordinasi dengan DPR berdasarkan perubahan ini.

Belum genap setahun, pada Agustus 2000, digelar Sidang Umum MPR untuk amandemen kedua UUD 1945. Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi lebih banyak dan detail. Selain itu, diatur mengenai otonomi daerah.

Adapun pasal yang diamandemen adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Kemudian pada 9 November 2001 disahkan amandemen ketiga UUD 1945. Pada amandemen ini juga diatur mengenai pemilihan umum. Amandemen ketiga ini juga mengatur secara rinci mengenai cara memakzulkan presiden.

Pasal-pasal yang diubah di amandemen ketiga ini adalah Pasal 1 ayat (2) dan (3); Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIb, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2);
Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Pada 2001 juga presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dimakzulkan melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli. SI sedianya digelar pada 1 Agustus 2001, tapi dipercepat. Setelah Gus Dur lengser, pasal tentang pemakzulan pun masuk amandemen UUD 1945 ini.