PKS Kritik Data eHAC Bocor, Kominfo Beri Penjelasan

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 18:08 WIB
Politikus PKS Sukamta
Sukamta (Foto: dok. PKS)
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengkritik Pemerintah terkait dugaan data pengguna eHAC Kemenkes bocor. Sukamta geram, sebab, menurutnya, Pemerintah sempat kemarin menjamin data pengguna eHAC tidak akan bocor. Namun Menkominfo menjelaskan bahwa data yang bocor bukan lah yang dikelola oleh kementeriannya.

"Baru Senin kemarin kami rapat dengan Kominfo. Kami ingatkan soal keamanan data pribadi warga dalam aplikasi PeduliLindungi. Pak Menteri dengan semangat meyakinkan soal pengelolaan keamanan data yang hebat dan dijamin tidak bocor, dalam eHAC. Kenyataannya bobol lagi, ini kan konyol," kata Sukamta kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

"Sementara selama ini kasus kebocoran data yang sudah pernah terjadi tidak jelas penanganannya, seakan-akan menguap dan dilupakan. Jika seperti ini terus yang terjadi, masyarakat sangat dirugikan," lanjutnya.

Sukamta menyebut pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas data pribadi masyarakat yang dikumpulkan. Menurutnya, kebocoran data ini bisa mengakibatkan kerugian ekonomi.

"Maraknya kasus penipuan online saya yakin terkait dengan bocornya data pribadi masyarakat. Artinya, keamanan data pribadi yang kuat akan menutup banyak celah kejahatan cyber," ujarnya.

Lebih lanjut, Sukamta meminta pemerintah mengaudit semua sistem penyimpanan data. Wakabid Polhukam Fraksi PKS DPR itu juga mendorong kerja sama terpadu antara pengelola data dan ahli TI.

"Jangan sampai ada pembiaran soal keamanan data. Kominfo dan BSSN harus proaktif melakukan audit sistem keamanan data secara berkala. Di Indonesia ada banyak ahli TI yang mestinya bisa dilibatkan untuk memperkuat pengamanan data," ucapnya.

Sukamta mengingatkan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan. Dia menilai permasalahan perlindungan data pribadi sudah semrawut.

"Mau ditunda sampai kapan lagi? Ini semakin semrawut pengelolaan keamanan data digital kita. Perlu ada regulasi yang kuat untuk mendorong terbentuknya ekosistem keamanan digital," tuturnya.

Penjelasan Menkominfo

Menkominfo Johnny G Plate sudah angkat bicara soal isu kebocoran informasi ini. Dia menegaskan kebocoran terjadi di data yang ada di aplikasi awal eHAC yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, eHAC yang mengalami kebocoran adalah aplikasi awal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sebelum dialihkan ke PeduliLindungi," ujar Menkominfo, Selasa (31/8/2021).

Terhitung sejak Juli 2021, pemerintah telah mengintegrasikan eHAC ke dalam aplikasi PeduliLindungi. Dengan kata lain, aplikasi eHAC yang terdahulu sudah tidak terpakai.

"eHAC di PeduliLindungi saat ini masih aman. Saat ini, info kebocoran data tengah ditangani oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara-red)," ungkap Johnny.

Johnny menegaskan eHAC yang lama tidak bekerja sama dengan Kemenkominfo. Dia menyebut eHAC yang lama itu kerja sama antara Kemenkes dan pihak ketiga.

"eHAC lama adalah kerja sama antara Kemenkes dengan pihak ketiga bukan kominfo," tegasnya.

Laporan vpnMentor mengungkapkan 1,3 juta data eHAC berisikan informasi pribadi, kontak, hasil tes COVID-19 dijual di internet. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Mar'ruf, kebocoran itu terjadi pada data lama yang tidak digunakan lagi.

*Judul dan sebagian isi artikel ini telah dimutakhirkan pada Rabu (1/9/2021). Ada tambahan informasi dari Menkominfo yang ditambahkan ke artikel ini.

Baca soal dugaan data pengguna eHAC bocor di halaman berikutnya.

Simak video 'Tindak Lanjut Pemerintah Terkait Laporan Kebocoran Data eHAC':

[Gambas:Video 20detik]