PPP soal Sanksi Lili Pintauli: Harusnya Lebih Berat, Termasuk Pemberhentian

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 07:14 WIB
Politikus PPP, Arsul Sani
Arsul Sani (Foto: rahel/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melakukan pelanggaran kode etik berat terkait kasus Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai putusan Dewas KPK terhadap Lili tidak serius.

Arsul mengatakan sejak putusan etik Lili diumumkan, Komisi III DPR telah menerima banyak aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat yang meminta agar Komisi III DPR mendalami dan membahas putusan tersebut dalam rapat dengan Dewas KPK nanti. Arsul merupakan anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP.

"Intinya sejumlah pihak menyampaikan ada kontradiksi antara cara pandang Dewas yang menilai perbuatan Lili tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat, namun sanksi yang dijatuhkan hanya memotong gaji pokok 40%. Padahal gaji pokok Komisioner KPK itu tidak seberapa dibanding dengan total tunjangan atau take-home pay-nya," kata Arsul kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Dia menyebut putusan potong gaji untuk pelanggaran berat yang dilakukan Pimpinan KPK merupakan hal yang aneh. Terlebih, seperti halnya yang disampaikan oleh anggota Dewas KPK, Albertina Ho, yang menyatakan bahwa perbuatan Lili dianggap sebagai awal perbuatan korupsi.

"Ini berarti kategorinya pelanggaran etik serius tetapi sanksi yang dijatuhkannya tidak serius," ucapnya.

"Sanksi yang serius ya harus lebih berat dari itu, termasuk kemungkinan pemberhentian atau penonaktifan sementara dengan tidak mendapatkan hak-hak keuangannya," tambahnya.

Dewas KPK sebelumnya menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar melanggar kode etik dalam kasus Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. Dewas menilai Lili melakukan kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.

"Mengadili satu menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers, Senin (30/8).

Tumpak menerangkan Lili juga disanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," ujarnya.

Simak video 'Dewas KPK: Tindakan Lili Pintauli Awal dari Perbuatan Koruptif':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/zak)