JK 'Colek' Menkes soal Ribetnya Administrasi Vaksinasi Corona

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 29 Agu 2021 19:47 WIB
Jusuf Kalla meninjau vaksinasi COVID-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta
Jusuf Kalla meninjau vaksinasi COVID-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta (Foto: Antara News)
Jakarta -

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengkritisi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait proses administrasi vaksinasi COVID-19 yang dinilainya rumit. Dia meminta proses vaksinasi dipermudah agar mempercepat program vaksinasi nasional.

"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi COVID-19 karena terlalu ribet administrasinya," kata JK saat meninjau vaksinasi COVID-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta,seperti dikutip dari Antara, Minggu (29/8/2021).

JK menilai pemberian vaksin COVID-19 tidak sama dengan pembagian bantuan sosial sembako. Sehingga menurutnya, mekanisme pemberian vaksin tersebut harus cepat dan tidak memperumit masyarakat.

"Saya selalu bilang vaksin itu beda dengan pembagian sembako. Kalau pembagian sembako, orang mau saja menerima sampai lima kali sehari, untuk itu perlu diverifikasi," ujarnya.

"Kalau pembagian sembako memang harus dicek, tetapi kalau vaksin, mana ada orang mau disuntik dua kali dalam satu hari. Ndak ada. Tidak ada orang mau disuntik dua kali sehari, dua kali dalam sebulan pun dipaksa-paksa baru mau," lanjut JK.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini meminta Budi Gunadi untuk mengacu sistem dari beberapa negara terkait vaksinasi COVID-19 dengan hanya membawa kartu identitas. JK menilai kerumitan pendaftaran vaksinasi akan membuat Indonesia lambat vaksinasi.

"Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu," tegas JK.

"Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis. Namun realisasi pencapaiannya hanya separuhnya atau sekitar 500.000 dosis per hari," lanjutnya.

Oleh karena itu, JK meminta pemerintah untuk membuat sistem pendaftaran vaksin COVID-19 yang sederhana dan mudah, tanpa harus menyertakan banyak persyaratan. Dia menilai cara itu dapat mengantisipasi kecurangan.

"Kemudahan tersebut tidak akan menyebabkan kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19, ujar JK.

Lebih lanjut, JK memprediksi penyuntikan vaksin COVID-19 untuk 200 juta penduduk Indonesia paling cepat selesai dalam kurun waktu dua tahun. "Sejak awal saya katakan sulit untuk selesai dalam waktu satu tahun, mungkin dua tahun itu penyelesaiannya," ujarnya.

Prediksi JK itu berdasarkan perhitungannya apabila masing-masing penduduk Indonesia mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19, sehingga diperlukan paling tidak 400 juta dosis vaksin untuk 200 juta orang.

"Kalau kita perkirakan orang Indonesia yang harus menerima vaksin itu 200 juta orang, apabila masing-masing orang harus disuntik dua kali artinya 400 juta dosis yang harus disuntikkan," jelasnya.

(eva/imk)