Kemenkeu Sebut Bupati Terima Honor Pemakaman COVID Tak Ada di Aturan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 27 Agu 2021 21:21 WIB
Gedung Kementerian Keuangan
Gedung Kementerian Keuangan (Yulida Medistiara/detikFinance)
Jakarta -

Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku menerima honor dari anggaran susunan petugas pemakaman COVID-19. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tak ada aturan yang secara rinci mengatur bupati dapat menerima honor dari pemakaman COVID-19.

Kemenkeu menyatakan daerah tidak wajib merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan (SMB) Tahun Anggaran 2021.

"Di dalam PMK 119/2020 tentang SBM 2021 tidak ada norma yang secara spesifik mengatur penanganan COVID-19," Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).

Bupati Jember menerima honor pemakaman COVID-19 disebut-sebut legal karena berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021.

Kemenkeu menjelaskan aturan tersebut diberlakukan jika sumber dananya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"PMK 119 mengatur ketentuan tentang standar biaya kegiatan-kegiatan pemerintah pusat yang pendanaannya bersumber dari APBN, dan daerah tidak punya kewajiban merujuk PMK tersebut, apalagi jika sumber pendanaan berasal dari APBD," jelas Rahayu.

Rahayu menegaskan aturan Menkeu Sri Mulyani tak ada yang menyangkut soal honor pemakaman COVID-19 untuk bupati. Aturan yang ada soal insentif untuk para nakes.

"Pengaturan standar biaya oleh Menkeu terkait penanganan COVID sejauh ini hanya pengaturan standar biaya insentif untuk tenaga kesehatan," imbuhnya.

Bupati Jember Terima Honor Pemakaman COVID

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi sebelumnya menyebut anggaran yang diterima Hendy sah dan legal. Sebab, dalam setiap kegiatan, Bupati memang berada dalam posisi selaku pengarah. Dan posisi itu memang ada honornya.

"Itu legal dan sah. Dalam satuan kegiatan di Pemkab, Bupati ini kan sebagai pengarah. Dalam posisi itu, pengarah ini memang mendapat honor," kata Itqon, Kamis (26/8).

Menurut Itqon, penganggaran itu juga sesuai dengan PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Mengenai besarannya juga sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: