KY Pastikan Proses Laporan Napoleon Bonaparte soal Kasus Djoko Tjandra

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 27 Agu 2021 18:03 WIB
gedung komisi yudisial
Gedung KY (Foto: ari saputra)
Jakarta -

Komisi Yudisial (KY) memastikan menindaklanjuti laporan kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Ahmad Yani atas dugaan pelanggaran kode etik dan kehormatan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Saat ini, KY sedang memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan Ahmad Yani.

"Sedang diproses dan diperiksa kelengkapan laporannya," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).

Dalam proses pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik tiga hakim PN Jakpus yang dilaporkan Napoleon, KY tak memberi batas waktu khusus. Pemeriksaan berkas yang diajukan akan dilakukan secara cermat.

"Tidak ada waktu definitif karena tergantung pada materi dan kelengkapan laporannya," ujar Miko.

Hasil pemeriksaan terhadap berkas laporan akan menentukan kelanjutan perkara itu. Komisioner KY akan mempelajari dokumen yang diajukan itu dan memutuskan langkah-langkah yang diperlukan. Termasuk kemungkinan memanggil tiga hakim PN Jakpus yang dilaporkan itu.

"Kalau diputuskan layak untuk diperiksa dalam hal adanya dugaan pelanggaran perilaku dari hakim, maka akan ada pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para pihak," ucap Miko.

Dia membenarkan, nantinya para komisioner akan melaksanakan sidang komisioner dengan agenda pembuktian terhadap sangkaan yang dialamatkan kepada tiga hakim PN Jakpus tersebut.

Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Ahmad Yani resmi melaporkan tiga hakim PN Jakpus yang memeriksa dan mengadili kasus red notice Djoko Tjandra ke Komisi Yudisial (KY), Kamis (19/8). Ketiga hakim dilaporkan lantaran diduga melakukan pelanggaran kode etik prilaku hakim dalam menangani perkara yang menyeret Djoko Tjandra. Yani mengatakan, ada tiga pokok dugaan pelanggaran kode etik prilaku hakim yang mereka laporkan.

Pertama, dugaan obstruction of justice. Kedua, majelis hakim dalam pertimbangannya banyak memanipulasi data dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta. Ketiga, mereka dinilai merontokkan harkat dan martabat pengadilan.

"Dalam proses persidangan, meminta majelis hakim untuk membongkar kotak pandora rekaman percapakan Napoleon Bonaparte, Tomy Sumardi, dan Prasetyo Utama dan majelis menjanjikan untuk membuka rekaman itu," kata Yani di kantor KY kepada wartawan Kamis (19/8/2021).

Lihat juga video 'Sunat-sunat PT Jakarta untuk Vonis Pinangki-Djoko Tjandra':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)