ASN Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Independen BUMN Digugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 16:34 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/11/2020). MK menggelar sidang pengujian formil atas dugaan pelanggaran asas formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi (GMPHK). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz
Gedung MK (ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)
Jakarta -

Tiga advokat, yaitu Ignatius Supriyadi, Sidik, dan Janteri, menggugat UU Perseroan Terbatas ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ASN rangkap jabatan menjadi komisaris independen BUMN. Mereka menggugat definisi 'komisaris independen' yang tidak jelas dan tegas di UU Perseroan Terbatas, sehingga siapa pun bisa duduk menjadi komisaris independen, termasuk ASN.

"Fenomena diangkatnya ASN untuk menduduki jabatan komisaris independen akhir-akhir ini bukan merupakan persoalan pada tataran pelaksanaan aturan, melainkan pada tahap aturan normatif yang tidak mengandung kepastian hukum," kata Sidik dalam sidang daring yang disiarkan channel MK YouTube, Kamis (26/8/2021).

"Jika penyelenggara negara, pejabat negara, dan ASN tidak dilarang menduduki komisaris independen, baik di perusahaan swasta maupun BUMN persero, maka yang terjadi bukan lagi demokrasi ekonomi, melainkan ekonomi yang sentralistik, di mana pelaku-pelaku pasar akan dikontrol dan diikat kuat oleh pemerintah atau negara, sehingga kesamaan atau emansipasi dan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang menjadi inti demokrasi ekonomi menjadi hilang," sambung Sidik.

Peraturan yang dimaksud adalah Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang menyebutkan:

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah 'komisaris dari pihak luar'

Menurut para pemohon, adanya tanda petik tersebut menjadikan pengertian komisaris dari pihak luar tidak memiliki makna yang sebenarnya atau memiliki arti yang khusus. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut makna 'komisaris dari pihak luar' itu.

"Pejabat publik pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Oleh karenanya, seharusnya demi hukum, memfokuskan pada tugas dan fungsinya tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," tutur Sidik.

Menurut pemohon, pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris independen tentunya tidak akan fokus menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Namun ironisnya, pejabat itu akan memperoleh pendapatan ganda, padahal sumber uangnya bisa jadi sama, yaitu uang negara, dalam hal rangkap jabatan di BUMN persero dan waktu yang dipergunakan untuk dua jabatan tersebut tidak dilakukan secara penuh.

"Jelas ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran dari prinsip efisiensi berkeadilan dalam demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jika hal itu dibiarkan, yang terjadi adalah pemusatan penghasilan kepada kelompok atau orang per orangan tertentu yang difasilitasi oleh negara sendiri atau pemerintah," beber Sidik.

Dalam sidang itu, hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyarankan agar para pemohon memperbaiki bangunan argumentasi terkait kerugian konstitusional yang dialami para pemohon dengan berlakunya Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT. Terakhir, hakim konstitusi Wahiduddin Adams menegaskan bahwa penjelasan pasal dari undang-undang tidak mengandung norma. Artinya, penjelasan pasal dari undang-undang tidak boleh dijadikan dasar untuk menindaklanjuti dalam bentuk pengaturan.

"Oleh sebab itu, selalu disebutkan bahwa penjelasan pasal tidak boleh memuat norma yang justru tambah menyelubungi bunyi pasal atau meluaskan ketentuan yang ada di pasal," ucap Wahiduddin.

(asp/knv)