BSSN Ungkap Naiknya Ranking Keamanan Siber RI Saat Situs Pemerintah Disusupi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 14:03 WIB
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (Lisye-detik)
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (Lisye/detikcom)
Jakarta -

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memberikan pemaparan perihal capaian lembaga yang dipimpinnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR RI. Hinsa membeberkan bahwa peringkat keamanan siber di Indonesia untuk tahun 2020 meningkat ke posisi ke-24.

"Dalam kancah internasional, 2020, Indonesia berhasil menduduki peringkat 24 Global Cybersecurity Index (GCI). Tahun 2020, dari 194 negara di seluruh negara dengan skor 94,88. GCI merupakan salah satu indikator sasaran strategi BSSN dalam meningkatkan keamanan cyber Indonesia," kata Hinsa dalam RDP Komisi I yang ditayangkan secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Hinsa menyebut peningkatan skor dan peringkat Indonesia dalam GCI menunjukkan pula adanya peningkatan komitmen Indonesia terhadap kejahatan siber di level global. Selain itu, peningkatan skor dan peringkat tersebut menggambarkan bagaimana tingkat keamanan ruang siber di Indonesia.

"Setiap tahunnya terjadi peningkatan skor dan peringkat dalam GCI, yang menunjukkan peningkatan komitmen negara Indonesia terhadap kejahatan siber di tingkat global serta tergambarnya kondisi tingkat keamanan ruang siber di Indonesia dalam menghadapi ancaman siber, mengamankan ruang siber serta mengelola insiden siber yang terjadi di wilayah Indonesia," papar Hinsa.

Dari pemaparan Hinsa, peringkat Indonesia dalam GCI memang meningkat signifikan. Sebab, berdasarkan GCI 2018 lalu, Indonesia berada di peringkat ke-41 dengan skor 0,776.

"Pada tahun 2020 terjadi peningkatan skor dari peringkat yang cukup signifikan dari tahun penilaian sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 semula Indonesia menduduki peringkat 41, kini Indonesia menduduki peringkat 24 dunia," sebut Hinsa.

"Aspek-aspek yang dinilai dalam GCI di antaranya adalah legal, technical, organizational, capacity development, cooperation, dan telecommunication/ICT regulatory," imbuhnya

Sayangnya, informasi tak mengenakkan justru tersiar dari luar DPR. Baca di halaman berikutnya.