Terbaru! Ini Sistem Kerja ASN Selama Masa PPKM

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 25 Agu 2021 12:34 WIB
Sekjen KPK Cahya Harefa mengantarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, menuju kendaraan dinas menteri di gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2020).
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama PPKM. ASN dengan sektor nonesensial di wilayah PPKM level 3-4 di Jawa-Bali tetap WFH 100 persen.

Surat edaran MenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama PPKM pada masa Pandemi COVID-19 itu dikeluarkan pada Selasa (24/8/2021). Surat ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Lembaga Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.


Berikut sistem kerja ASN sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran tersebut:

1. Sistem Kerja Pegawai ASN di Wilayah Jawa dan Bali

Sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah yang berada pada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali disesuaikan sebagai berikut:

a. Sistem kerja di wilayah dengan PPKM level 4 dan level 3

(1) Pegawai ASN pada instansi pemerintah pada sektor layanan pemerintah nonesensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
(2) Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir (1), terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka pejabat pembina kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.

(3) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir (1), pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah mengatur dan melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:

a) Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan
b) Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).


b. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM level 2

(1) Pegawai ASN pada instansi pemerintah pada sektor layanan pemerintah nonesensial menjalankan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebanyak 50% (lima puluh persen) bagi pegawai yang telah divaksin.

(2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir (1), pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah mengatur dan melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:

a) Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 75% (lima puluh persen); dan
b) Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat Video: PPKM Kembali Diperpanjang, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

[Gambas:Video 20detik]