Round-Up

Babak Baru 'King Maker' Djoko Tjandra Sebab Supervisi Dihentikan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 21:07 WIB
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra bersalah melakukan tindak pidana korupsi di kasus suap red notice dan fatwa Mahkamah Agung (MA). Djoko Tjandra divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.
Djoko Tjandra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan terkait dengan penghentian supervisi dan penyidikan untuk menentukan 'king maker' dalam perkara Djoko Tjandra. Laporan itu menjadi babak baru kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

Gugatan itu didaftarkan ke PN Jakarta Selatan pada Senin (23/8/2021) dengan nomor register perkara 83/pid.pra/2021/PN.Jkt.Sel. Dalam gugatannya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta hakim menyatakan KPK tidak sah menghentikan perkara penyidikan kasus suap fatwa MA tersebut karena belum mengusut sosok 'king maker'.

"Menyatakan secara hukum Termohon (KPK) telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh king maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Boyamin dalam surat permohonan praperadilannya, Selasa (24/8/2021).

Dalam permohonannya, Boyamin mengaku sebagai pelapor kasus itu ke KPK. Boyamin juga telah memberi sejumlah bukti ke KPK.

Soal Supervisi KPK

Boyamin mengatakan lembaga antirasuah telah memutuskan melakukan supervisi terhadap perkara Pinangki guna membebaskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum. Pada 30 Juli lalu, menurut Boyamin, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan telah menghentikan supervisi perkara pengurusan fatwa MA oleh Pinangki itu.

MAKI menilai penghentian supervisi itu sebagai bentuk penelantaran perkara untuk membongkar siapa 'king maker' yang membantu pengurusan fatwa MA Djoko Tjandra.

"KPK melalui Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 30 Juli 2021 menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Boyamin.

"Tindakan KPK yang melakukan penghentian supervisi terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh king maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali adalah bentuk penelantaran perkara yang mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala untuk membongkar dan mencari king maker," katanya.

Tentang sosok 'King Maker' di kasus Djoko Tjandra. Simak di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Sunat-sunat PT Jakarta untuk Vonis Pinangki-Djoko Tjandra':

[Gambas:Video 20detik]