Satire Febri Diansyah: Sekalian Saja Eks Napi Koruptor Jadi Pimpinan KPK

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 10:06 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Dokumentasi Terkait KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ide KPK melibatkan mantan narapidana kasus korupsi atau eks koruptor dalam edukasi antikorupsi ke publik menuai kontroversi. Bahkan mantan juru bicara (jubir) KPK Febri Diansyah menelurkan ide yang lebih gila. Apa itu?

"Ke depan perlu terobosan lebih berani. Bukan hanya menjadikan eks napi koruptor sebagai penyuluh antikorupsi, tapi menjadikan mereka Pimpinan KPK. Siapa kandidatmu?" kata Febri melalui cuitannya di akun @febridiansyah di Twitter, Selasa (24/8/2021).

Redaksi detikcom sendiri telah mendapatkan izin dari Febri untuk mengutip cuitannya itu. Tentu saja hal itu merupakan satu dari sekian banyak satire yang disampaikan Febri dalam hal pemberantasan korupsi di negeri ini.

Namun apa pun lah itu, cuitan Febri lantas memantik warganet untuk memberikan ide. Coba tengok salah satu warganet yang membalas cuitan Febri itu dengan usulan agar Juliari menjadi Ketua KPK.

"Juliari cocok jadi Ketua KPK, hebat dia kejahatan luar biasa cuma divonis 12 tahun banding nanti menang vonis 2 tahun, terus dihina oleh 200 juta rakyat akhirnya bebas," sebut salah satu warganet.

Juliari yang dimaksud mungkin mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang baru pada Senin, 23 Agustus 2021 divonis bersalah dalam pusaran skandal suap terkait pengadaan bansos untuk penanganan virus Corona. Juliari memang divonis 12 tahun penjara atau setahun lebih lama dari tuntutan jaksa KPK yang adalah 11 tahun bui.

Namun ada salah satu pertimbangan majelis hakim dalam hal meringankan yang membuat gusar warganet. Salah satu hal meringankan yang disebutkan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, warganet lain mengusulkan sejumlah nama-nama koruptor kelas kakap yang pernah ditangani KPK. Tersebutlah nama Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaaq, Suryadharma Ali, dan sebagainya.

Bahkan ada nama Harun Masiku. Namun mungkin untuk Harun Masiku bisa jadi belum masuk hitungan karena belum diadili, orangnya saja belum diketahui ada di mana.

KPK Tegaskan Eks Koruptor Tak Jadi Penyuluh

KPK sendiri menegaskan bila ide pelibatan eks koruptor itu bukan sebagai penyuluh antikorupsi. Lantas apa maksudnya?

Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Wawan Wardiana pada Jumat, 20 Agustus 2021, menyebutkan tim KPK sudah mendatangi 2 lembaga pemasyarakatan atau lapas di mana para koruptor berada yaitu di Lapas Sukamiskin pada 31 Maret 2021 dan Lapas Tangerang pada 20 April 2021. Dari kunjungan ke 2 lapas itu, Wawan menyebutkan ada semacam seleksi bagi para napi koruptor itu.

"Sudah dua kali kami laksanakan, yang pertama di (Lapas) Sukamiskin Bandung, yang kedua di Tangerang, lapas perempuan. Di Sukamiskin Itu ada 28 peserta, karena kami didampingi oleh pakar psikologi waktu itu," ucap Wawan.

"Dari 28 (napi koruptor di lapas Sukamiskin), melalui beberapa tes, hanya empat orang yang memungkinkan, karena ada juga yang saya pengin tapi setelah diuji oleh psikolog tidak memungkinkan, jadi hanya 4 orang. Kemudian di Lapas Tangerang dari 22 orang hanya 3 orang yang memungkinkan untuk memberikan testimoni ini," sambungnya.

Dalam kegiatan itu KPK memberikan penyuluhan antikorupsi pada para koruptor yang sedang dalam proses asimilasi serta masa tahanannya segera selesai. Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kurding menyebutkan bila semua pihak memiliki kesempatan untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi, termasuk para koruptor itu sendiri.

"Bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang ditinggalkan dalam program pemberantasan korupsi. Sebab, seluruh masyarakat dapat berperan serta memberantas korupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing, termasuk mantan narapidana korupsi," ucap Ipi dalam keterangannya.

KPK mengaku melibatkan psikolog untuk memetakan para koruptor itu. Selain itu, pendekatan ilmu psikologi juga diterapkan.

"Di antaranya melalui metode komunikasi dua arah, mengenali kepribadian, analisis gestur, vibrasi suara, goresan tulisan, dan lain-lain untuk mendapatkan data narapidana yang bersedia dan dapat dilibatkan dalam program antikorupsi," ucap Ipi.

"Dari dua kegiatan yang dilakukan di Lapas Sukamiskin dan Lapas Tangerang tersebut, terdapat 7 narapidana korupsi yang memenuhi kriteria untuk dapat dijajaki lebih lanjut untuk dilibatkan dalam program antikorupsi dan mereka tidak serta merta menjadi penyuluh antikorupsi," imbuhnya.

Ketujuh koruptor yang terpilih itu nantinya akan memberikan testimoni pengalamannya menjalani proses hukum. KPK berharap pengalaman yang dibagikan para koruptor itu menjadi pembelajaran bagi publik untuk tidak melakukan korupsi.

"Yang perlu dipahami adalah siapa pun bisa menyuarakan antikorupsi, yaitu setiap individu yang memiliki sikap moral dan integritas tinggi serta pengetahuan antikorupsi dapat dan mau menyebarkan nilai-nilai integritas antikorupsi dimulai dari lingkungan terkecilnya, seperti keluarga, komunitas, dan masyarakat di mana dia tinggal," ucap Ipi.

KPK sendiri sebenarnya juga memiliki program penyuluh antikorupsi. Namun untuk para koruptor itu KPK enggan memberikan julukan penyuluh antikorupsi.

"Tentu, berbeda dengan penyuluh antikorupsi. Untuk menjadi penyuluh antikorupsi tersertifikasi harus mendapatkan pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluh Antikorupsi," jelas Ipi.

Lihat juga video 'Kasus Suap Penyidik KPK, Eks Jubir Febri Diansyah Ingatkan Kasus Lama':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/fjp)