Menko Muhadjir Ungkap 4 Daerah dengan Angka Stunting Tertinggi

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 23 Agu 2021 16:20 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Dok Kemenko PMK)
Jakarta -

Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkap ada 4 daerah yang angka stuntingnya di atas rata-rata nasional. Muhadjir menyebut beberapa faktor angka stunting yang masih tinggi di beberapa daerah, salah satunya karena kurangnya gizi.

"Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah para kepala daerah melaporkan bahwa di daerahnya masih ada angka stunting yang sangat tinggi, bahkan ada yang berada di atas rata-rata nasional," kata Muhadjir, dalam rakornas bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting, yang disiarkan di YouTube TP2AK Stunting, Senin (23/8/2021).

Muhadjir mengatakan angka permasalahan stunting secara global Indonesia saat ini berada di urutan ke 115 dari 151 negara di dunia berdasarkan data World Bank 2020. Sementara angka stunting di Indonesia saat ini berada pada angka 27,7 persen berdasarkan data SSGBI 2019.

Adapun daerah yang memiliki angka stunting tinggi menurut Muhadjir di antaranya Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Nias Selatan.

"Sebagai contoh mohon maaf angka stunting di Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto masih 41,3 persen, sedangkan di Kabupaten Bantaeng 21 persen. Di Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa 38,6 persen, Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan masih di atas rata-rata nasional yaitu 57 persen," ungkapnya.

Sementara itu Kabupaten Sukabumi telah menurunkan angka stunting di wilayahnya. Akan tetapi angka tersebut masih jauh dari target percepatan penurunan stunting pemerintah pada 2024 sebesar 14 persen.

"Kondisi ini berbeda dengan angka stunting di Kabupaten Sukabumi yang sudah ada di bawah rata-rata angka nasional yakni 21,9 persen, tetapi masih jauh dari angka target 2024 yaitu 14 persen," ujarnya.

Adapun beberapa faktor penyebab tingginya angka stunting di beberapa daerah yang sempat dikunjungi Muhadjir antara lain kurangnya asupan gizi yang sangat kronis. Serta rendahnya cakupan akses air yang cukup, berkualitas serta sanitasi yang rendah.

"Kemudian karena rendahnya pendidikan orang tua yang mengakibatkan rendahnya pemahaman mereka tentang banyak hal yang diperlukan dalam mengasuh anak, lalu kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi yang bertugas memantau tumbuh kembang anak/balita dalam menopang perkembangan yang bersangkutan," kata Muhadjir.

Sementara itu, Muhadjir mengatakan kondisi pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap penurunan angka stunting. Ia memperkirakan angka stunting dapat mengalami peningkatan terhadap kelompok rentan.

"Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar kepada upaya kita untuk menurunkan angka stunting. Angka stunting kemungkinan juga mengalami peningkatan terutama pada kelompok miskin yang akan terus mengalami dampak yaitu menurunnya daya beli keluarga terhadap pangan yang bergizi," ungkap Muhadjir.

Adapun kebijakan nasional dalam percepatan penurunan stunting, kata Muhadjir akan terus diperbaiki melalui berbagai evaluasi, disesuaikan dengan kultur, sumber pangan lokal, upaya-upaya berkelanjutan sehingga menjadi budaya perbaikan gizi.

"Saya berharap pada semua kementerian dan lembaga, para gubernur, para bupati, wali kota serta pemangku kepentingan harus saling bersinergi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk percepatan pencegahan stunting ini, karena stunting disebabkan berbagai multi dimensi seperti akses pangan, layanan kesehatan dasar dan akses air bersih yang cukup berkualitas serta sanitasi serta pola pengasuhan anak," ujarnya.

(yld/bar)