Total 55 Calon Pekerja Migran Tujuan Singapura Diamankan di Batam

Khoirul Anam - detikNews
Senin, 23 Agu 2021 14:26 WIB
Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (20/05/2021). Malaysia mendeportasi 59 PMI bermasalah karena melanggar undang-undang keimigrasian setempat usai pemberlakuan larangan mudik lebaran. Selanjutnya puluhan PMI itu harus menjalani pemeriksaan kesehatan serta karantina di Terminal Barang Internasional Entikong sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. ANTARA FOTO/Agus Alfian/jhw/foc.
Ilustrasi. Foto: ANTARA FOTO/AGUS ALFIAN
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengamankan 10 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Hotel Penuin, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi tempat isolasi CPMI pada Kamis (19/8/2021) lalu. Dengan temuan baru tersebut, Tim Pengawas Ketenagakerjaan telah mengamankan 55 orang CPMI yang diduga akan diberangkatkan ke Singapura.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, mengatakan temuan 10 CPMI diperoleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Polresta Batam, usai menindaklanjuti dan pengembangan hasil sidak pada Senin (16/8) lalu. Pada sidak tersebut ditemukan 45 CPMI memiliki dokumen lengkap dan 1 CPMI tidak memiliki dokumen lengkap.

"Kami telah melaporkan hasil temuan tim gabungan yang melakukan sidak di Batam beberapa hari lalu kepada Ibu Menaker Ida Fauziyah. Beliau menginstruksikan kami untuk mendalami dan menindaklanjuti hasil sidak tersebut," kata Haiyani dalam keterangan tertulis, Senin (23/8/2021).

Haiyani menjelaskan, Tim Pengawas Ketenagakerjaan bersama BP2MI Kota Batam dan Polresta Batam di lapangan juga telah mengamankan 53 paspor CPMI. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap CPMI tersebut.

"Tim pengawas ketenagakerjaan dan Tim BP2MI Batam akan memastikan P3MI yang merekrut dan menempatkan CPMI tersebut bertanggung jawab memberikan jaminan pelindungan sampai ditempatkan ke negara Singapura, " kata dia.

Ia menegaskan, pemerintah memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan kepada PMI sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Ia berharap ada peran aktif berbagai pihak yang menjadi penanggung jawab Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-baiknya demi terciptanya perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI. Sebab, kata dia, melalui tata kelola yang lebih baik, berbagai kasus yang sering terjadi dapat ditekan secara signifikan.

"Ini tentunya menjadi harapan kita semua, untuk dapat segera diwujudkannya aturan maupun tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran yang lebih baik," katanya.

Sementara Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Direktorat Binariksa) Kemnaker, Yuli Adiratna, mengatakan, tindak lanjut sidak Tim Pengawas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Koordinator Penempatan Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat Dit. Binareksa Kemnaker, FX. Watratan.

Dari hasil pengembangan sidak, ditemukan P3MI yang akan memberangkatkan CPMI ke Singapura tanpa melalui Association of Employment Agencies Singapore (AEAS) mengingat asosiasi tersebut tidak memiliki izin di Indonesia.

"Selain 53 paspor, dua CPMI tak memegang paspor karena mengaku diambil oleh orang yang diduga sponsor. Total jumlah CPMI yang berada di Hotel Penuin sejumlah 55 orang CPMI, yang awalnya 45 CPMI," kata Yuli.

Yuli menambahkan, hingga saat ini Kemnaker terus berkoordinasi dengan BP2MI dan Polresta Batam untuk mendalami permasalahan penempatan CPMI tersebut. Menurutnya, pola-pola penempatan CPMI di masa pandemi dengan melakukan karantina untuk memastikan kesehatan dan keselamatan CPMI maupun pengguna termasuk pihak lain yang berdekatan.

"Pola ini harus dikoordinasikan antar pemerintah, baik pemerintah negara tujuan dan juga pemerintah Indonesia termasuk pemda sebagai lokasi karantina. Kita harus pastikan bahwa CPMI terlindungi, P3MI terlindungi dan juga pengguna terlindungi," ujarnya.

(prf/ega)