Ini Catatan Syarief Hasan soal RAPBN 2022

Khoirul Anam - detikNews
Rabu, 18 Agu 2021 23:40 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti rencana pemerintah yang menetapkan defisit anggaran 2022 sebesar 4,85 % dari PDB, atau Rp 868 triliun. Sebelumnya, rencana ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pada Senin (16/8) lalu.

Diketahui, dibanding tahun sebelumnya, rencana defisit fiskal mengalami pengurangan, dari 6,34 % (2020) menjadi 5,7% (2021). Pemerintah juga menyatakan berkomitmen untuk menurunkan batas defisit sampai di angka 3% dari PDB pada tahun 2023.

Menurut Syarief, rencana fiskal pemerintah ini patut diapresiasi sebab menunjukkan berkurangnya ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri. Namun, kata dia, sampai kuartal II 2021, Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang luar negeri sebesar Rp 6554,6 triliun.

Syarief mengungkapkan, angka tersebut mengisyaratkan rasio utang terhadap PDB masih di 41,35 %. Menurutnya, ini lebih tinggi dibandingkan masa Pemerintahan Presiden SBY yang berhasil menurunkan rasio utang hingga 24 % dari PDB.

"Saya mengapresiasi rencana fiskal di tahun 2022 yang berkomitmen untuk mengurangi defisit anggaran. Ini tentu hal yang baik sebab semakin kecil defisit fiskal, maka APBN akan semakin sehat untuk keberlanjutan kebijakan fiskal dan semakin kecil ketergantungan terhadap utang. Maka tentu kualitas fiskal menjadi semakin sehat dan hal ini telah berkali-kali saya tegaskan dalam berbagai kesempatan. Karenanya, pemerintah harus memastikan bahwa komitmen pengurangan utang ini perlu dituntaskan secara nyata," ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini dalam keterangannya, Rabu (18/8/2021).

Di sisi lain, politisi senior Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa indikator utang Indonesia masih menyisakan banyak catatan. Pasalnya, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan mengkhawatirkan kesanggupan pemerintah melunasi pokok utang beserta bunga yang terus membengkak.

Ia memaparkan, dari audit BPK atas APBN 2020, semua indikator utang yang menunjukkan keberlanjutan fiskal melampaui patokan ideal dalam pengelolaan utang. Menurut dia, risiko dan beban utang pemerintah maupun rasio terhadap penerimaan negara dan penerimaan transaksi berada di atas batas ideal yang seharusnya.

"Oleh karena itu, BPK menegaskan bahwa kunci untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan fiskal adalah melalui optimalisasi penerimaan negara, terutama pajak. Ini jugalah yang menjadi dilema pemerintah. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 hanya sebesar 89,25% dari target. Pada semester I 2021 ini, Kementerian Keuangan juga melaporkan penerimaan pajak hanya di angka 45,36 %. Dengan berbagai pembatasan di masa pandemi, banyak kalangan yang kemudian meragukan penerimaan pajak akan optimal di tahun 2021 ini," lanjut Syarief.

Menurutnya, hal yang sama berpotensial terjadi dengan proyeksi pertumbuhan yang ditetapkan 5-5,5 % pada 2022. Komitmen ini optimis, ujar Syarief, namun harus presisi dan realistis. Sebab faktanya, lanjut dia, realisasi pertumbuhan selalu meleset dari target.

"Pada APBN 2020, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan di angka 5,3 %, namun ekonomi malah tumbuh negatif sebesar sebesar -2,07 %. Hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di 2021 yang menargetkan ekonomi tumbuh di angka 5 %, namun hingga semester I 2021 praktis ekonomi hanya bertumbuh sebesar 3,3 %," ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa secara tahunan dengan berbagai pembatasan aktivitas ekonomi di masa pandemi, Bank Indonesia memprediksi ekonomi hanya tumbuh di angka 3,5%. Menurut Syarief, IMF memprediksi di angka 3,9 %

"Sebagai referensi pada Pemerintahan Presiden SBY, Indonesia berhasil menekan rasio utang hingga di angka 24 % dan memacu ekonomi tumbuh konsisten di atas rata-rata 6,0 %. Indonesia kala itu menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia setelah China dan India. Ini tentu mensyaratkan kreativitas dan inovasi pemerintah untuk menggali dan mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaan dalam negeri, terutama pajak. Jika pemerintah mampu melakukan ini, maka ketergantungan terhadap utang dapat dikurangi," tutup Syarief.

(ega/ega)