Komnas HAM Nyatakan TWK KPK Langgar 11 Hak Asasi

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 16 Agu 2021 14:20 WIB
Kantor Komnas HAM
Kantor Komnas HAM (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Komnas HAM mengumumkan hasil kajian dari laporan yang dilakukan Novel Baswedan dkk terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Hasilnya, Komnas HAM menyebut proses alih status pegawai KPK dinyatakan melanggar 11 hak asasi.

"Setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman dan analisis ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan bahwa suatu yang sepele karena dari perspektif pelanggaran hak asasi manusianya Komnas HAM menemukan ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini baik ditinjau dari sisi kebijakan, ditinjau dari tindakan atau perlakuan termasuk juga dari ucapan dalam bentuk pernyataan maupun pernyataan," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan, dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).


Berikut ini 11 bentuk pelanggaran HAM:

1. Hak Atas Keadilan dan Kepastian Hukum
2. Hak Perempuan
3. Hak Bebas dan Diskriminasi (Ras dan Etnis)
4. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
5. Hak Atas Pekerjaan
6. Hak Atas Rasa Aman
7. Hak Atas Informasi Publik
8. Hak Atas Privasi
9. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul
10. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan
11. Hak Atas Kebebasan Berpendapat

Salah satu pelanggaran yang dilanggar dalam proses TWK tersebut misalnya terkait hak perempuan. Komnas HAM menilai terdapat tindakan yang merendahkan martabat dan melecehkan perempuan dalam proses tersebut.

"Terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak perempuan. Fakta yang diperoleh oleh Komnas HAM menemukan adanya tindakan atau perbuatan yang merendahkan martabat dan bahkan melecehkan perempuan dalam penyelenggaraan asesement dan itu sebagai bentuk kekerasan verbal dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan yang dijamin dalam pasal 49 UU tentang ham dan juga UU no 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi tentang HAM," kata Munafrizal.

Selain itu Komnas HAM menemukan fakta terdapat pertanyaan yang bersifat diskriminatif dan bernuansa kebencian dalam proses asessment TWK. Hal itu melanggar Pasal 3 ayat 3 UU no 39/1999 tentang HAM, Pasal 9 UU nomor 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan melanggar Pasal 7 UU nomor 11 tentang pengesahan konvensi hak-hak sosial budaya.

Selain itu Komnas HAM menemukan pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM menyebut ada hal yang tidak relevan dalam proses tersebut yang melanggar hak atas kebebasan beragama.

"Komnas HAM juga menemukan fakta ada pertanyaan yang mengarah pada kepercayaan dan keyakinan maupun pemahaman terhadap agama tertentu yang sebetulnya itu tidak memenuhi relevansi dengan kualifikasi maupun lingkup pekerjaan pegawai dan ini jelas jelas juga sebagai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, jo Pasal 18 UU tentang HAM, dan Pasal 18 UU tentang pengesahan hak-hak sipil dan politik," ujarnya.

Munafrizal memaparkan terjadi juga pelanggaran HAM terkait hak atas pekerjaan. Sebab penonaktifan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tanpa alasan yang sah seperti adanya pelanggaran kode etik atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Sehingga pemberhentian ini nyata sebagai pelanggaran hak atas pekerjaan yang juga diatur di UUD 1945 khususnya Pasal 28 d ayat 2, Pasal 38 ayat 2 UU tentang HAM," ujarnya.

Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran HAM atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Komnas HAM menyebut pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu banyak yang aktif dalam kegiatan wadah pegawai KPK.

"Jadi menyasarnya cenderung pada pegawai yang aktif dalam kegiatan wadah pegawai KPK tersebut, dan ini merupakan pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, Pasal 24 ayat 1 UU 39/1999," ungkapnya.

Sebelumnya, Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai yang tak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN menyambangi Komnas HAM pada Senin (24/5). Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu sebagian merupakan penyidik yang memegang kasus-kasus besar di KPK. Salah satunya Novel Baswedan.

Novel menilai proses TWK tak wajar. Menurutnya, hal itu merupakan upaya yang sistematis untuk menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara.

"Ini bahaya, maka sikap kami jelas: kami akan melawan!," tegasnya.

Lihat Video: 13 Poin Keberatan KPK Atas Laporan Ombudsman RI Terkait TWK

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)