Kemensos Diminta Turun Tangan Terkait BST di Karawang Dipotong 50 Persen

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 07 Agu 2021 07:50 WIB
Setiap warga yang menerima Bantuan Sosial Tunai tersebut mendapatkan uang sebesar 300ribu per bulannya.
Ilustrasi (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Pasir Talaga, Karawang, Jawa Barat, dipotong 50 persen oleh oknum pejabat desa. Komisi VIII DPR RI menekankan pemotongan bantuan sosial itu tak boleh terjadi dengan alasan apa pun.

"Atas dalih apa pun, pemotongan bansos seharusnya tidak boleh terjadi. Jika masalahnya soal pemerataan penerima bantuan sosial, sebaiknya Kepala Desa mengajukannya ke Kementerian Sosial melalui dinas sosial setempat," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).

Mengenai data penerima bantuan, Ace menyebut pihaknya telah meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini membenahi data, sehingga bantuan bisa tetap sasaran.

"Kami sudah minta kepada Menteri Sosial membenahi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran," kata dia.

Kepala desa setempat berdalih bahwa pemotongan bansos itu dilakukan karena membantu warga yang tidak menerima bantuan. Ace menekankan bahwa warga yang belum menerima bantuan bisa mendaftarkan ke program lainnya.

"Kan sebenarnya ada banyak skema bantuan sosial dari pemerintah pusat, pemda, dan pemerintah desa. Sehingga yang belum mendapatkan program dari Kemensos bisa mendapatkan program lainnya," jelasnya.

"Jika mereka tidak mendapatkan program dari Kemensos, seperti PKH, BPNT, dan BST, mereka bisa mendapatkan alokasi bantuan dari BLT Dana Desa," lanjutnya.

Selain itu, Ace menyampaikan pesan kepada kepala desa. Dia meminta agar kepala desa setempat menyalurkan bantuan sesuai dengan peruntukannya.

"Kepala desa juga harus menempatkan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya," tutur dia.

Kemensos Harus Bertindak Tegas

Sementara itu, anggota Komisi VIII fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan oknum pejabat desa yang memotong bantuan sosial itu tidak bisa dibenarkan. Bukhori meminta Kemensos turun tangan.

"Pemotongan oleh oknum kepala desa di Kabupaten Karawang tentu tidak dapat dibenarkan, Kemensos harus segera lakukan tindakan tegas," kata Bukhori saat dihubungi terpisah.

Bukhori meminta Kemensos segera mendata warga yang belum menerima bantuan. Dia menekankan pendataan harus dilakukan dengan cepat dan tepat.

"Bagi warga yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) supaya Kemensos segera memasukkannya ke dalam DTKS sepanjang memenuhi persyaratan. Selain cepat, harus tepat," katanya.

Simak penjelasan kades mengenai pemotongan BST 50 persen pada halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Puluhan Penerima BST di Tasikmalaya Mengaku Dipotong Rp 100 Ribu':

[Gambas:Video 20detik]