KPK Tak Terima Disebut Abaikan Perintah Presiden, Ini Alasannya

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 19:40 WIB
Jakarta -

KPK menepis temuan Ombudsman yang menyatakan KPK mengabaikan pernyataan Presiden pada 17 Mei 2021 tentang 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. KPK menegaskan pihaknya justru menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pendapat Ombudsman Rl berkenaan dengan Berita Acara tanggal 25 Mei 2021, bahwa Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, 5 Pimpinan KPK, Ketua KASN dan Kepala LAN telah melakukan pengabaian terhadap pernyataan Presiden dan telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang terhadap kepastian status dan hak untuk mendapatkan perlakukan yang adil. Padahal, saat itu tanggal 25 dipimpin KemenPAN-RB secara tegas menyatakan rapat ini adalah koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Maka sesungguhnya rapat tanggal 25 Mei 2021 di BKN adalah bukan saja dianggap pengabaian, bahkan menindaklanjuti arahan Presiden," tegas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers, Kamis (5/8/2021).

Ghufron juga bicara terkait temuan Ombudsman yang menyatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI tidak kompeten menggelar TWK. Menurut Ghufron, satu-satu lembaga negara yang kompeten melakukan TWK adalah BKN.

"Pertanyaannya, kalau BKN dianggap tidak kompeten kemudian diminta menolak oleh Ombudsman RI, kepada siapa lagi KPK akan meminta Wawasan Kebangsaan ini? Ini kan tidak logis, lembaga atau ketatanegaraan sudah memberi wewenang kepada BKN kemudian dinyatakan Ombudsman tidak kompeten. Lantas, kepada siapakah kami akan meminta tes TWK kalau BKN menolak?" katanya.

Ghufron menyebut aturan BKN jelas tertuang dalam UU tentang ASN. BKN disebut memiliki wewenang dan kompeten, tidak seperti temuan Ombudsman RI.

"Dan itu faktanya dalam peraturan perundang-undangan jelas, pasal 1 angka 21 UU 5/2014 tentang ASN jelas menyatakan BKN yang tadinya adalah lembaga pemerintah non-kementerian diberi kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN. Apa saja tusinya, mulai dari penyelenggaraan ASN, bidang pertimbangan teknis, pengadaan, perpindahan instansi, persetujuan kenaikan pangkat pensiun dll, termasuk membina dan menyelenggarakan penilaian serta kompetensi evaluasi pelaksanaan kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah," katanya.

"Kalau kemudian BKN dianggap tidak kompeten, berarti kosong karena tak ada lagi di RI memiliki kewenangan ini," pungkasnya.

(zap/dhn)