Mendes Dukung Percepatan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku 1999

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 18:04 WIB
Mendes Abdul Halim
Foto: Kemendes
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mendukung percepatan tindak lanjut pengadilan korban tragedi kerusuhan Maluku tahun 1999.

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku.

Untuk itu, Halim mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen perihal proses bayar ganti rugi kepada korban.

"Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini," kata Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).

Hal tersebut disampaikan dalam Rakorsus Tingkat Menteri yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Rakorsus juga diikuti oleh beberapa kementerian lainnya, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarf dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Terkait hal ini, Halim menyampaikan pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama. Hal ini menyangkut pemberian ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Jumlah uang tersebut terdiri dari bahan bangunan rumah sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.

Sebagaimana diketahui, kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya Pulau Ambon dan Halmahera. Konflik ini bermula di era reformasi awal tahun 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002.

Adapun konflik ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi di Indonesia usai Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi. Di samping itu, rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara juga semakin memperuncing permasalahan politik daerah karena menyangkut agama. Permasalahan ini pun juga menyebabkan perseteruan antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999.

(ega/ega)