Samakan Kasus Akidi Tio dan Ratna Sarumpaet, PD Salahkan Kapolda Sumsel

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 04 Agu 2021 11:00 WIB
Wakil ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat memimpin Pansus RUU Pemilu
Benny Harman (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyimpulkan uang senilai Rp 2 triliun terkait sumbangan dari keluarga Akidi Tio tidak ada. Meski demikian, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny Harman, melihat pihak Akidi Tio tidak bisa disalahkan terkait sumbangan misterius tersebut.

"Saya nggak melihat ada masalah apa pun di situ, saya nggak ngerti apa salahnya?" kata Benny kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menyebut tidak ada yang salah jika ternyata sumbangan lewat cek yang dimiliki pihak Akidi Tio ternyata kosong. Dia lantas menekankan ini bukan persoalan utang-piutang.

"Ada orang sumbang pakai cek, ternyata setelah dicairkan di bank, uangnya kosong/cek bodong. Ya sudah, ngapain diributkan? Apanya yang diributkan? Saya tidak mengerti. Kecuali orang punya utang-piutang. Ini nggak ada utang-piutang kan?" jelasnya.

Lebih lanjut, Benny menyoroti tindakan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri yang seharusnya meneruskan sumbangan ini terlebih dulu kepada Menteri Keuangan atau gugus tugas. Menurutnya, jika nantinya uang itu tidak ada setelah dicek oleh Menteri Keuangan, tidak ada permasalahan.

"Mesti ditelusuri dulu apa persis kasusnya ini. Akidi Tio mau sumbang negaranya. Untuk atasi COVID. Dia buka cek di Mandiri Rp 2 T. Lalu dia serahkan ke Kapolda. Kapolda mestinya antar orang ini ke Menkeu atau ke Ketua Gugus Tugas atasi pandemi. Menkeu harus cek duitnya. Kalau ada ya syukur dan kalau nggak ada ya sudah. Lupakan," sebutnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Tonton Video: Kejanggalan Sumbangan Rp 2 T Keluarga Akidi Tio

[Gambas:Video 20detik]