Saya Reseller Merchant Online, Apakah Bisa Dipidanakan Pasal Pembajakan?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 02 Agu 2021 08:43 WIB
Ilustrasi BELANJA online
Ilustrasi belanja online (Foto: shutterstock).
Jakarta -

Berbagai aplikasi e-commerce dan media sosial membuka kesempatan masyarakat luas berusaha tanpa perlu menyewa toko/ruko. Namun hati-hati, karena dalam e-commerce ada rambu-rambu yang harus ditaati, salah satunya soal kepatuhan terhadap hak cipta.

Salah satunya dialami pembaca detik's Advocate yang dikirim dalam sepucuk surat elektronik berikut:

Halo

Saya dilaporkan terkait masalah hak cipta oleh salah satu platform di Indonesia. Posisi saya di sini hanya sebagai reseller. Dan bukan hanya saya saja resellernya, tapi banyak juga di Indonesia.

Saya dilaporkan dengan pasal pembajakan. Padahal tidak adanya alat bukti untuk membajak suatu konten. Kontennya pun punya bos saya. Saya dan reseller lain hanya berjualan online.

Apakah pasal 118 ayat 2 terkait pembajakan bisa disangkakan kepada saya?

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara ajukan. Saya turut prihatin terhadap permasalahan hukum yang Saudara alami.Untuk menjawab pertanyaan di atas, detik's Advocate meminta pendapat hukum dari advokat Jekrinius H Sirait S.H.,M.Kn. Berikut pendapatnya:

Sebagai pemahaman awal bahwa seluruh tindakan menyebarluaskan suatu hak cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan komersil adalah suatu pelanggaran hak cipta, dan kemudian tindakan menyebarluaskan suatu hak cipta tanpa izin tersebut akan menjadi tindak pidana apabila pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan kepada polisi atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI).

Di dalam kehidupan sehari-hari, memang banyak kegiatan menyebarluaskan atau menggandakan suatu ciptaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun tidak dikategorikan menjadi tindakan pidana. Hal itu terjadi dikarenakan suatu tindakan menyebarluaskan suatu hak cipta tanpa izin tidak dilaporkan kepada polisi atau PPN Ditjen KI.

Tindak pidana atas pelanggaran Hak cipta menurut Pasal 120 Undang-Undang No.28/2014 tentang Hak Cipta adalah bersumber dari adanya aduan atau disebut dengan delik aduan, artinya ada laporan polisi maka ada tindak pidana hak cipta. Sebaliknya tanpa ada pengaduan, tidak bisa polisi melakukan tindakan hukum.

Apabila ada reseller lain yang tidak dilaporkan kepada polisi, hal tersebut merupakan hak lembaga penyiaran atau hak platform untuk melaporkan atau tidak melaporkan reseller tersebut kepada polisi.

Kemudian, mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang No.28/2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Jadi yang berhak untuk memakai, menyebarluaskan suatu hak cipta kepada orang lain baik melalui online atau offline hanyalah pencipta atau pemegang hak cipta atau yang diberikan izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Maka di luar itu adalah pihak-pihak yang tidak berhak.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.