LaporCovid Ungkap 29 Sekolah di Wilayah PPKM Level 3-4 Gelar Tatap Muka

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 01 Agu 2021 13:35 WIB
Jakarta -

Kelompok relawan pemerhati pandemi virus Corona, LaporCovid-19, mengungkap sebanyak 29 sekolah menggelar pembelajaran tatap muka selama Juli. Padahal, puluhan sekolah itu berlokasi di wilayah PPKM level 3 dan 4.

"Dari semua laporan itu dapat kita simpulkan laporan keluhan pembukaan sekolah tatap muka mencapai titik tertinggi pada bulan Juli 2021, yakni sebanyak 29 laporan. Di bulan Juli ini bertepatan dengan PPKM yang diselenggarakan pemerintah," kata Relawan LaporCovid-19 Diah Dwi Putri dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di Youtube, Minggu (1/8/2021).

Diah kemudian memerinci laporan tersebut datang dari 12 wilayah PPKM level 4 dan satu wilayah yang melaksanakan PPKM level 3. Bahkan, dia menyebut intensitas laporan semakin meningkat di akhir Juli karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Begini datanya:

PPKM Level 4:
1. Bogor: 6 laporan
2. Sumedang: 1 laporan
3. Bandung 5 laporan
4. Depok: 1 laporan
5. Banyumas: 1 laporan
6. Jakarta: 5 laporan
7. Bekasi: 2 laporan
8. Makassar: 1 laporan
9. Cimahi: 1 laporan
10. Bali: 1 laporan
11. Banten: 1 laporan
12. Tangerang:2 laporan

PPKM Level 3:
Banjarmasin: 1 laporan

"Di minggu keempat (Juli) ini laporannya paling banyak karena bertepatan dengan tahun ajaran baru dan bertepatan dengan PPKM skala 4,3 dan skala lainnya. Meskipun ada pembatasan, ternyata banyak sekali sekolah-sekolah yang menerapkan PTM, sedangkan untuk level 3 dan 4 harusnya daring," ujarnya.

Diah kemudian memerinci, dari 29 aduan, 17 persen di antaranya menjadi klaster COVID-19, 52 persen melapor terjadinya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dan sisanya mengkhawatirkan kesehatan anaknya usai menjalani PTM.

"Lalu 52 persen laporan pembelajaran tatap muka yang masuk di kita melakukan pelanggaran prokes dan 17 di antaranya menjadi klaster penularan COVID-19," jelasnya.

Atas hal ini, LaporCovid-19 memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Kemendikbud-Ristek dan pemerintah daerah. Salah satunya mendesak pemerintah membuka sekolah setelah positivity rate di Indonesia turun di angka 5 persen.

Rekomendasi lainnya ialah meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap sekolah. Bahkan, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar ketentuan PPKM.

"Pemda melakukan monitoring dan pengawasan pada wilayah sekolah termasuk memberikan sanksi tegas kepada sekolah dan aparatur yang melanggar aturan bukan hanya sebatas memberikan peringatan tanpa monitoring reguler," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memperpanjang PPKM level 3 dan 4 hingga 2 Agustus 2021. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi PPKM untuk wilayah Jawa-Bali dan di luar Jawa Bali. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 24, 25, dan 26 Tahun 2021.

Pada ketiganya, disebutkan bahwa wilayah yang termasuk dalam PPKM level 4 dan level 3 harus melakukan pembelajaran secara online. Ketentuan tersebut berbunyi: "Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online".

Pada Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali, ketentuan di atas tertuang dalam diktum ketiga dan keempat poin a.

Dalam Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, peraturannya ada pada diktum ketiga poin a.

Sementara itu, dalam Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, 2, dan 1, peraturan mengenai sekolah daring tertuang dalam diktum kesembilan poin a.

(imk/imk)