Risma Minta Kepala Daerah Awasi Penyaluran Bansos: Jangan Dikurangi!

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 31 Jul 2021 14:21 WIB
Mensos Tri Rismaharini (Risma)
Mensos Tri Rismaharini (Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyikapi serius kasus penyaluran bantuan sosial Corona yang diindikasikan kurang mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Risma akan menindak tegas oknum yang menaikkan harga komoditas yang terlalu tinggi.

Risma mengaku akan menindak tegas untuk memastikan hak penerima bantuan terpenuhi di masa pandemi COVID-19. Diketahui, Risma intensif melakukan pengecekan lapangan dalam penyaluran bantuan di beberapa daerah.

Saat melakukan perjalanan, Risma dapat mengunjungi dua atau tiga kota untuk menyerap informasi dari penerima bantuan di kota terkait. Dalam kunjungan tersebut, Risma menemukan beberapa kasus dimana harga komoditas yang terlalu tinggi, pemaketan komoditas, dan sebagainya.

"(Pelakunya) sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani," kata Risma dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7/2021).

Risma ingin memastikan tidak ada satu pihak yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat. Risma mengaku kasihan jika ada warga yang membayar lebih mahal.

"Kan kasihan mereka kan lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu, harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan," kata Risma.

Lebih lanjut Risma tidak segan bertanya dengan detil semua hal yang terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Dalam kesempatan tersebut Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait. Risma melakukan cross-check bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Hal ini dilakukan Risma, misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan.

Dalam kesempatan itu, Mensos berdialog cukup panjang dengan seorang warga, Rudiyanto (48). Mensos menggali memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.

"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A Afzan Arslan Djunaidi.

Risma tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.

"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-Warong bersaing dengan toko lain. Kan kasihan kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata Mensos.

Mensos Risma meminta semua pihak mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat bersama-sama memutus rantai pandemi.

"Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan. Jangan dikurang-kurangi. Kasihan," kata Mensos.

(yld/idh)