Kasus Pengadaan Lahan DKI, KPK Telusuri Pengeluaran Duit Sarana Jaya

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 20:00 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung Merah Putih KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

KPK telah memeriksa seorang karyawan Perumda (PD) Pembangunan Sarana Jaya, Wahyu Hidayat sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. KPK mengonfirmasi perihal prosedur pengeluaran anggaran Sarana Jaya untuk pembayaran tanah di Munjul tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Wahyu Hidayat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yoory Corneles Pinontoan (YRC). Wahyu diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

"Wahyu Hidayat (karyawan Perumda Pembangunan Sarana Jaya) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YRC dkk. Dikonfirmasi antara lain terkait dengan prosedur pengeluaran dana pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, yang diperuntukkan untuk pembayaran tanah yang berlokasi di Munjul," kata Ali kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Akhir-akhir ini, KPK juga menetapkan Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar sebagai tersangka.

Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene. Lalu, ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

(zak/zak)