Kemnaker Tingkatkan Kapital Digital untuk Penyerapan Tenaga Kerja

Khoirul Anam - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 12:37 WIB
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan langkah penyerapan angkatan kerja melalui peningkatan kapital digital tenaga kerja Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui kapital digital, akses terhadap teknologi digital akan meningkat dan keterampilan untuk memanfaatkan secara optimal teknologi digital yang dapat diakses.

"Melalui kapital digital juga akan melakukan transformasi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kapital ekonomi, kapital sosial, dan kapital kultural (sertifikasi profesi)," kata Anwar, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Ia menegaskan, fleksibilitas pasar kerja dan masifikasi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas merupakan sebuah keharusan dalam arah kebijakan ketenagakerjaan. Untuk itu, kata dia, pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi para talenta muda agar bisa berkreasi.

"Kami memiliki beberapa agenda seperti transformasi innovation room menjadi talent hub. Kemudian pengembangan kompetensi talenta muda, mulai dari pemetaan talenta muda, pembentukan tim seleksi talenta muda, dan peningkatan talenta muda. Termasuk juga pembentukan talent corner di BLK UPTP dan talent scouting inovator muda," ujarnya.

Anwar menambahkan, seiring makin cepatnya perubahan dunia ketenagakerjaan akibat proses otomasi industri dan dampak COVID-19, yang mendorong percepatan penggunaan teknologi digital dan online, pihaknya telah menyiapkan strategi agar tetap bisa berperan dalam proses link and match pasar kerja melalui pelatihan vokasi.

Selain itu, kata dia, pelatihan vokasi memiliki keunggulan durasi relatif singkat, input peserta tidak terbatas usia tertentu (longlife learning), SDM pengajar adalah praktisi, fleksibilitas program pelatihan terhadap perubahan dunia kerja, program pelatihan yang to the point terhadap kompetensi yang dibutuhkan, dan dapat dikombinasikan dengan program social safety net lain. Misalnya Kartu Pra Kerja, KIP, PKH, BPJS, dan lainnya.

"Pelatihan vokasi menjadi solusi rendahnya daya saing angkatan kerja dan pengangguran pada era digitalisasi lapangan pekerjaan pada masa recovery ekonomi," katanya.

Melalui pelatihan vokasi, lanjut Anwar, Kemnaker telah menyiapkan enam strategi menghadapi transformasi ketenagakerjaan akibat revolusi industri 4.0 dan dampak pandemi COVID-19.

Pertama, analisa dinamika permintaan dan penawaran ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19. Kedua, penyiapan kompetensi-kompetensi baru melalui pelatihan kerja dengan konsep triple skilling.

Ketiga, mengoptimalkan fungsi pemagangan untuk menambah pengalaman kerja. Keempat, peningkatan softskill dan produktivitas kerja. Kelima, melakukan redesain kurikulum dan metode dengan pendekatan human digital skill dan metode blended learning.

"Keenam, mengoptimalkan proses kolaborasi antara dunia industri, lembaga diklat, Kadin/Apindo, asosiasi, untuk kebutuhan kompetensi," katanya.

Anwar menjelaskan, untuk meningkatkan mutu pelatihan vokasi dan penguatan akses, Kemnaker telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Mulai dari masuk BLK tanpa syarat umur dan latar belakang pendidikan; masifikasi output pelatihan melalui program 3R, BLK Komunitas, triple skilling; dan penambahan instruktur pelatihan.

Selanjutnya, perbaikan sarana dan prasarana latihan kerja; bantuan sarana, prasarana, dan program untuk LPKS; pemagangan nasional bersama Kadin, Apindo dan industri; dan pelatihan mentor dari industri.

Anwar mengungkapkan, kapasitas pelatihan vokasi nasional relatif cukup besar sepanjang mampu mengoptimalkan seluruh potensi seluruh lembaga-lembaga pelatihan. Menurutnya, ada 109 training center atau pusat pelatihan di 17 kementerian/lembaga yang memiliki kapasitas 1,2 juta orang.

Selain itu, ada industri memiliki 799 pusat pelatihan yang mampu melatih kapasitas 1,4 juta orang dan 2.127 BLK komunitas berkapasitas 204.149 orang.

Adapun, kata dia, terdapat 524 BLKLN dan 305 BLK pemerintah dengan kapasitas 300.898 orang; 5.020 LPK swasta, kapasitas 2.239.608 orang; dan sebanyak 1.874 LSP untuk sertifikasi dengan kapasitas 4.926.635 asesi.

"Kalau semua diintegrasikan jumlahnya 5.443.181 orang per tahun. Dengan dukungan infrastruktur dan potensi yang besar, semoga mampu menjawab tantangan menghadapi akibat pandemi COVID-19 dengan komitmen yang kuat," kata Anwar.

(ega/ega)