Korupsi Jaktour, Wagub DKI Pesan BUMD Hati-hati Realisasikan Program

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 29 Jul 2021 20:15 WIB
Ahmad Riza Patria (Karin Nur Secha/detikcom)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Kasus korupsi penyalahgunaan keuangan yang dilakukan 2 eks karyawan PT Jakarta Tourisindo (BUMD DKI Jakarta) tengah diusut. Berkaca dari kasus ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpesan agar BUMD berhati-hati dalam melaksanakan program.

"Kami minta seluruh jajaran BUMD harus lebih teliti, lebih hati-hati dalam melaksanakan program, meningkatkan kinerja, memastikan tujuan dan penggunaan anggaran," kata Riza kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Pemprov DKI, sebutnya, berkomitmen memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Karena itu, Riza mengatakan siapa pun pihak yang terlibat dalam kasus korupsi harus menanggung hukumannya.

"Siapa saja yang terlibat, yang bersalah tentu harus diberi sanksi dan hukuman sesuai aturan yang ada. Siapa pun, apakah itu jajaran Pemprov maupun di BUMD," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI Jakarta) menetapkan 2 tersangka terkait kasus korupsi penyalahgunaan keuangan PT Jakarta Tourisindo.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan yang berasal dari pembayaran jasa perhotelan instansi pemerintah pada Grand Cempaka Resort & Convention, unit usaha PT Jakarta Tourisindo (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Print: 298/M.1/Fd.1/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 atas nama tersangka Irfan Sudrajat.

"Ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka baru, yaitu Saudara RI (selaku general manager) dan Saudara SY (selaku chief accounting) sebagai pelaku peserta," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Lebih lanjut, 2 tersangka, RI dan SY, itu tidak ditahan penyidik. Ashari mengatakan penyidik menilai kedua tersangka tidak ditahan karena mengaku siap bersikap kooperatif.

Ashari mengatakan perbuatan para tersangka dilakukan setidak-tidaknya sejak 2014 hingga Juni 2015. Perbuatannya itu menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.194.790.618.

(isa/isa)