Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah angkat bicara perihal adanya penerima bantuan sosial (bansos) yang mengaku dimintai 'uang kantong kresek' hingga mengalami pemotongan. Arief menegaskan tidak akan mentolerir oknum, baik di tingkat RT/RW maupun ASN, yang melakukan pungutan liar (pungli) ke masyarakat.
"Jika ada yang mengetahui atau mengalami adanya tindakan tersebut silakan dilaporkan ke pihak berwajib, tidak perlu takut," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).
Arief meminta warga segera melapor jika diminta pungutan liar dalam penyaluran bansos.
"Apa pun jenis bantuannya, baik BST, BPNT, maupun PKH, jika mengalami pungli silakan laporkan," katanya.
Arief juga menekankan Pemkot Tangerang telah meminta jajaran kepolisian dan Kejaksaan Negeri menindak tegas para pelaku pungli yang merugikan masyarakat, khususnya penerima bansos.
"Silakan dilaporkan, dan akan ditindak dengan tegas," ujar Arief.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga di Tangerang, Banten, mengaku ke Menteri Sosial Tri Rismaharini telah dimintai uang kantong kresek hingga pemotongan bantuan yang diterima. Risma yang mendengar curhat warga pun kaget.
Adanya uang kantong kresek dan pemotongan bansos itu diketahui Risma saat melakukan inspeksi mendadak di RT 03 RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/7). Seorang penerima bantuan BPNT, Aryanih, mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut, saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," ujar Risma, seperti dilansir dari Antara, Kamis (29/7).
Selain dimintai uang kantong kresek, ada warga yang mengaku kepada Risma bahwa bansos yang diterimanya tidak sesuai. Pengakuan itu datang dari warga penerima BPNT, Maryanih, yang mengungkapkan harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya Rp 200 ribu. Jadi ada Rp 23 ribu, coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ujar Risma geram.
Baca juga: Jurus Risma Cegah Korupsi Bansos Selama PPKM |
Risma pun meminta para penerima BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH ikut mengawasi sehingga bantuan dari pemerintah bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapa pun.
"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," kata dia.
(mae/imk)
