Pentingnya Bangun Kesadaran Kolektif Masyarakat untuk Atasi Pandemi

Inkana Putri - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 23:13 WIB
Edukasi masyarakat tentang protokol kesehatan mengenai bahaya COVID-19 lewat mural terus dilakukan. Namun kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 1 juta.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Pemerintah terus berupaya menekan laju kasus terkonfirmasi COVID-19, salah satunya dengan membentuk Duta Perubahan Perilaku. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sonny Harry menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mengendalikan pandemi.

"Karenanya, sejak akhir tahun lalu pemerintah telah membentuk Duta Perubahan Perilaku yang mengajak partisipasi masyarakat agar mengedukasi sesama warga pentingnya mematuhi prokes, memahami risiko dan bahaya COVID-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Sonny menambahkan sejak 7 Desember 2020 hingga hari ini, jumlah Duta Perubahan Perilaku telah mencapai 107.98 orang dan telah mengedukasi 55 juta orang.

"Para Duta Perubahan Perilaku ini melibatkan mahasiswa, pramuka, ibu PKK, satpol PP, tokoh agama dan masyarakat, penyuluh KB/sosial yang bekerja secara sukarela," jelas Sonny.

Sonny menyebut para Duta juga telah membagikan 17,2 juta masker kepada masyarakat. Selama PPKM Darurat hingga PPKM Level 4, telah ada penambahan Duta Perubahan Perilaku, yakni sebanyak 13 ribu orang yang direkrut, dilatih dan diterjunkan ke masyarakat. Adapun sekitar 2,7 juta orang telah mendapatkan edukasi langsung.

Ia mengatakan Duta Perubahan Perilaku yang tersebar di 34 provinsi dan 427 kabupaten/kota berkontribusi untuk meningkatkan angka kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat, khususnya selama pemberlakukan PPKM.

Guna menekan lonjakan kasus, pemerintah juga terus mengevaluasi PPKM Level 4 di berbagai daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat melibatkan peranan pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota, TNI/POLRI, dan Satgas Penanganan COVID-19.

Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, Sumadi mengatakan Yogyakarta terus berupaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19. Salah satunya dengan mengikuti keputusan pemerintah pusat dengan mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021.

"Kalau kita lihat, kondisi di jalan wilayah Yogyakarta selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya. Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 memang dilakukan pembatasan-pembatasan, dan hal ini diterima dengan baik oleh masyarakat," ujarnya.

Dalam Dialog Produktif yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Sumadi menyebut bahwa PPKM Level 4 efektif membatasi mobilitas warga. Pasalnya, sejauh ini warga DIY taat dan mematuhi aturan PPKM Level 4.

"Kami libatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa pembatasan aktivitas ini demi kepentingan bersama, sehingga jika ada penyekatan masyarakat akan memahaminya," tuturnya.

Lebih lanjut Sumadi menjelaskan Pemerintah DIY juga terus mendorong sejumlah upaya untuk menanggulangi lonjakan kasus COVID-19. Bersama TNI Polri dan Satgas Penanganan COVID-19, Pemda DIY meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, termasuk menambah persediaan oksigen di RS dan layanan dukungan untuk tenaga kesehatan.

Sumadi menambahkan bed occupancy ratio (BOR) di DIY juga menurun usai PPKM diberlakukan dan penanganan di sektor hilir dilakukan dengan baik. Adapun capaian ini tak lepas dari penambahan fasilitas kamar tidur di RS Darurat.

"Selain tingkat keterisian tempat tidur yang menurun, kami juga membuka RS darurat di berbagai lokasi. BOR sempat di atas 80%, dan kami tambahkan fasilitas kamar tidurnya sehingga berhasil menurunkan BOR. Strateginya, pasien yang masuk RS hanya yang membutuhkan penanganan darurat, pasien yang sembuh dipindah ke shelter yang juga dilengkapi nakes dan akomodasi sesuai kebutuhan sehingga beban RS berkurang," jelas Sumadi.

Tak hanya itu, ia menyebut DIY juga menggencarkan 3T (Tracing, Testing, Treatment), terutama setelah adanya kenaikan angka kematian.

"Banyak yang meninggal dalam isolasi mandiri. Saat itu ada sekitar 25 ribu orang yang melakukan isolasi mandiri yang tidak dikontrol karena mereka tidak lapor RT atau puskesmas. Saat saturasi oksigen menurun, penanganan menjadi terlambat," ujar Sumadi.

Pemda Yogyakarta, dikatakan Sumadi, juga siap menyalurkan bansos berupa uang, sembako, obat-obatan dan vitamin ke masyarakat terdampak.

"Kami sudah mendapat lampu hijau dari pusat terkait penggunaan Dana keistimewaan untuk penanganan COVID-19. Semua upaya penanganan COVID-19 diupayakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat bisa menggunakan bantuan permodalan dengan menjalankan bisnis sesuai prokes," papar Sumadi.

Sementara itu, Dokter Konsultan RSDC Wisma Atlet, dr. Andi Khomeini Takdir SpPD-KPsi mengatakan bahwa para dokter juga berusaha mengurangi jumlah pasien yang dirawat di RS. Salah satunya dengan melakukan upaya preventif promotif.

"Tujuannya adalah bagaimana agar kurva pandemi selandai mungkin. Untuk itu perlu dilakukan upaya preventif promotif," katanya.

Guna lebih meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengendalikan pandemi, dr. Khomeini menyarankan perlunya penambahan Duta Perubahan Perilaku di tiap daerah.

"Kemenangan-kemenangan kecil bisa diraih. Ada titik terang di ujung lorong. Dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama mengatasi pandemi. Dengan menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, hal ini akan berikan hasil yang baik," pungkasnya.

(akn/ega)