Ma'ruf soal Limbah Medis COVID: Jangan Sampai Jadi Sumber Penularan Baru!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 22:53 WIB
Wapres Maruf Amin saat rakor virtual dengan Satgas COVID-19 DI Yogyakarta, Rabu (28/7/2021).
Wapres Ma'ruf Amin saat rakor virtual dengan Satgas COVID-19 DI Yogyakarta. (dok. Istimewa)
Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari perawatan medis pasien COVID-19 ditangani dengan baik. Ma'ruf mewanti-wanti limbah medis itu tak menjadi sumber penularan virus Corona.

"Masalah limbah B3. Limbah ini menjadi persoalan karena ini juga menjadi masalah baru di dalam rangka kita memutus penularan. Jangan sampai limbah ini juga menjadi sumber penularan baru, sehingga perlu ditangani dengan serius," kata Ma'ruf Amin pada Rapat Koordinasi (Rakor) kepada Seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (28/7/2021) seperti dalam keterangan yang diterima detikcom.

Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa sesuai dengan pembahasan pada Rapat Terbatas bersama Presiden tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis COVID-19, perlu penanganan serius dan langkah yang konkret. Untuk itu, Wapres meminta Pemerintah Provinsi DIY membuat pengelolaan limbah medis dengan baik.

"Mungkin ada semacam BLU (Badan Layanan Umum) atau apa yang menangani. Karena itu saya minta nanti Pak Gubernur untuk berkoordinasi. Sebab, masalah limbah ini menjadi masalah sangat penting harus diatasi. Perlu penyediaan fasilitas pengolahan yang cukup, itu supaya semuanya dicek," urai Ma'ruf.

Ma'ruf juga menekankan pentingnya 3T (testing, tracing, treatment) dalam menanggulangi COVID-19. Ma'ruf mengatakan positivity rate di Provinsi DIY masih cukup tinggi, yaitu sebesar 41 persen.

Oleh sebab itu, kata Ma'ruf, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali di mana disebutkan, bila positivity rate suatu daerah di atas 25 persen, jumlah tes perlu ditingkatkan menjadi 15.000 tes per satu juta penduduk.

"Saya minta agar tes ini sebanyak mungkin diupayakan berasal dari pelacakan kontak erat," tuturnya.

Selain itu, Ma'ruf menekankan seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi DIY terus berupaya maksimal dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan begitu, kasus Corona dapat terkendali dan melandai.

"Seperti saya katakan tadi bahwa selama ini kita masih fluktuatif, masih belum stabil melandai. Oleh karena itu, kita harus (berupaya) lebih keras lagi supaya terus bisa melandai. Sehingga, nanti bisa dilakukan pelonggaran supaya lebih cepat sehingga kehidupan kita bisa normal lagi. Ini memang memerlukan upaya keras," tuturnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.