Round-Up

TNI AU Harus Transparan Proses Hukum Prajurit Injak Kepala Warga Papua

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 21:45 WIB
Kompleks Parlemen Senayan diusulkan menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Hal itu pun memicu pro dan kontra di kalangan internal Parlemen.
Gedung DPR (Foto: ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Kasus anggota TNI AU yang menginjak kepala warga di Papua berbuntut panjang. Desakan agar TNI AU transparan dalam proses hukum prajurit penginjak kepala warga mengemuka dari Senayan.

Aksi anggota TNI AU ini terungkap dari video viral berdurasi 1 menit 21 detik. Dalam rekaman tersebut, seorang pria diamankan anggota TNI AU di Merauke, Papua, dan ada peristiwa menginjak kepala pria yang diamankan.

Mulanya, pria berkaus hitam dan celana pendek motif loreng marah. Pria itu sampai membuka kausnya. Lalu ada pria bertopi berdiri di depan warga yang marah itu dan mencoba menahan agar tidak ada kekacauan.

Tak lama kemudian, datang dua personel TNI AU ke lokasi tersebut. Mereka langsung menanyakan penyebab keributan kepada pria yang telah membuka kausnya. Pria yang marah-marah itu lalu dibawa menjauh dari lokasi keributan ke trotoar di tepi jalan sebelum dibuat tengkurap di atas trotoar.

Salah satu personel TNI menindih bagian punggung dan memegang tangan pria tersebut. Sedangkan satu personel TNI lainnya terlihat menginjak kepala pria yang marah itu.

"Situasi di sana sangat sensitif, sehingga jangan ada hal-hal yang rentan memicu keresahan masyarakat, sebaliknya perlu upaya taktis dan terukur dalam menghadapi tindakan-tindakan menjurus ke anarkis atau kriminal di sana. Dan Panglima juga selalu menyampaikan harus melakukan pendekatan humanis," kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengomentari peristiwa anggota TNI AU injak kepala warga tersebut.

Bobby meminta prajurit tersebut dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan. Selain itu, Bobby berharap TNI transparan dalam menyampaikan hukuman terhadap anggota yang menginjak kepala warga Papua.

"Puspen harus harus menyampaikan ke publik agar ada rasa keadilan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta dua oknum anggota POM AU yang mengamankan dan menginjak warga di Papua dipecat dan dihukum. Dia mendesak TNI AU mengambil langkah agar masalah yang terjadi tidak semakin besar menjadi skala nasional hingga internasional.

"Saran saya, dua oknum anggota PM itu dipecat dan dihukum. Jangan sampai masalah ini menggelinding cepat jadi bola salju nasional-internasional," kata Fadli Zon saat dihubungi.

Simak selengkapnya di halaman berikut



Simak Video "Soal Oknum TNI AU Injak Kepala Warga yang Berujung Pernyataan Maaf"
[Gambas:Video 20detik]