Suara Mahasiswa

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kecam Insiden Injak Kepala Warga Papua

Arief Ikhsanudin - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 15:36 WIB
Ketua Umum DPP GMKI, Jefri Gultom.
Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom (Dok GMKI)
Jakarta -

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengecam tindakan aparat militer yang menginjak kepala warga Merauke, Papua. GMKI juga menyoroti hak-hak kaum disabilitas yang melekat pada pria Papua tunawicara dalam video viral itu.

Kecaman tersebut disampaikan GMKI lewat keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021). Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom menyayangkan sikap oknum TNI itu. Kini peristiwa itu sudah viral dan akhirnya pihak TNI meminta maaf.

"Sikap prajurit tersebut sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu panglima perlu mengevaluasi jajarannya secara baik agar bisa segera melakukan reorganisasi dan transformasi baik secara institusi maupun secara SDM. TNI harus mengubah cara pandang terhadap orang asli Papua. Hukum harus ditegakkan karena perbuatan orang bukan melihat suku, agama dan etnis tertentu. Bila para oknum TNI terus bersikap tidak manusiawi, maka akan memperumit konflik Papua. Jangan terus-terusan menciptakan stigma negatif kepada warga Papua," tutur Jefri.

Hak asasi manusia (HAM) harus dijunjung tinggi, termasuk di Tanah Papua. Terlebih, pria Merauke yang diinjak kepalanya adalah penyandang disabilitas. Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak kaum disabilitas.

"Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu jelas ditegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan bukannya diperlakukan secara semena-mena dan tidak manusiawi. Sebab, luka fisik bisa segera hilang, luka batin butuh waktu lama untuk diobati," tegas Jefri Gultom, yang juga kelahiran Merauke dan kini menjadi mahasiswa pascasarjana UI.

Dalam Pasal 5 UU nomor (1) huruf v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan penyandang disabilitas memiliki hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

GMKI juga menyoroti UU Otsus yang baru disahkan DPR pada 15 Juli kemarin. Pada UU Otsus yang baru, dia tidak melihat adanya penguatan pasal tentang HAM. Padahal, masalah HAM adalah masalah yang serius di Papua.

"Sementara dalam 20 tahun pelaksanaan otsus Papua pemerintah seolah tidak serius dalam menuntaskan persoalan pelanggaran HAM, sampai saat ini pengadilan Ham dan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua belum dibentuk," ujar Jefri.

Panglima TNI murka atas tindakan oknum prajuritnya

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku murka atas tindakan oknum prajuritnya yang menginjak kepala warga Papua. Oknum itu berasal dari Satuan Polisi Militer Pangkalan Udara (Satpom Lanud) Johanes Abraham Dimara di Merauke.

"Kenapa tidak peka memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah," tegas Hadi kepada detikcom, tadi.

Tindakan dua oknum tersebut juga berimbas pada atasan mereka, Komandan Lanud Johanes Abraham Dimara di Merauke, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto, dan Komandan Satpom Lanud. Hadi menyampaikan telah meminta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot atasan dari dua oknum tersebut.

"Karena mereka tidak bisa membina anggotanya," ucap Hadi.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo telah menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas peristiwa itu.

(dnu/dnu)