Firli Bahuri: KPK Selamatkan Potensi Negara Rugi Rp 500 T Terkait PKH

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 14:54 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pengukuhan kawasan hutan (PKH) merupakan salah satu prasyarat utama bagi segala kegiatan berusaha dan nonberusaha di kawasan hutan. Menurut Firli, kawasan hutan harus memiliki kejelasan status, keberadaan dengan pengakuan, serta terbebas dari hak-hak pihak ketiga.

Firli mengatakan, jika implementasi one map policy kawasan hutan sudah tercapai 100 persen, konflik tenurial, ketidakpastian penguasaan lahan, hingga perilaku KKN dalam kegiatan usaha bisa terurai perlahan dari hulu ke hilir. Dia menyebut penetapan kawasan hutan memberi kepastian hukum untuk pemerintah dalam mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

"Memastikan investor mau menanam modal di Indonesia karena ada kepastian hukum terkait dengan lahan yang digunakan termasuk juga praktik ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia," kata Firli dalam webinar bersama Setnas-PK bertema 'Percepatan Penetapan Kawasan Hutan; Tutup Celah Korupsi', Rabu (28/7/2021).

Dia menyebut, dengan kepastian hukum, kegiatan berusaha dan nonberusaha di kawasan hutan bisa disiplin mengikuti tata ruang dan wilayah yang disesuaikan dengan PKH. Selain itu, kebijakan ini memberikan pelayanan kepada pengusaha agar investor mau datang ke Indonesia.

"Sebab, investor ini penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sesungguhnya modal kita dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat tidak cukup dengan APBN, tapi kita dorong dengan dana-dana yang berasal dari investor. Tapi investor kan harus yakin pada Indonesia memberikan harapan dalam berusaha," ucapnya.

Firli berharap melalui capaian penetapan kawasan hutan ini, tindakan dan kerja sama oleh oknum dalam dunia usaha yang koruptif pada upayanya mengubah fungsi kawasan hutan dan melanggar ketetapan hukum yang sah, bisa hilang, dan tidak terjadi lagi. Hal itu sesuai dengan cita-cita KPK ke depan, yaitu menghilangkan korupsi di Indonesia.

"Bayangkan, KPK telah menghasilkan penyelamatan potensi kerugian negara Rp 592 T. Angka ini sungguh besar. KPK terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan aset milik negara maupun daerah," ujarnya.

Lebih jauh Firli menjelaskan penetapan kawasan ini tidak hanya memberi kekuatan hukum bagi negara. Tetapi juga legitimasi kepada masyarakat untuk mempertahankan kawasan hutan di wilayahnya sebagai lapisan utama dan modal hidup generasi ke depan.

Aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan Stranas PK pada tahun 2021-2022 adalah percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu peta. Indikator keberhasilannya adalah penetapan 18.056.925,2 hektare dari lima provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.

Berikut tantangan capaian penetapan kawasan hutan:

a. Aksesibilitas wilayah yang akan ditata batas secara topografi sulit dilaksanakan tata batas;
b. Penyelesaian hak-hak pihak ke 3 dalam tata batas kawasan hutan;
c. Dukungan anggaran dan SDM;
d. Komitmen yang tinggi dari stakeholder terkait.

Firli menyebut, dengan kebijakan yang berpihak, penguatan monitoring dan melibatkan peran masyarakat, capaian penetapan kawasan hutan harus terus dimaksimalkan. Menurutnya, kini penetapan kawasan hutan dari target 18.056.925 hektare telah tercapai 1,6 persen atau 287.902 hektare dari lima provinsi. Sehingga penetapan kawasan hutan di Indonesia seluas 606.526 hektare dari total 37.258.557,96 hektare yang harus ditetapkan di seluruh Indonesia.

Webinar ini diikuti oleh tim Stranas PK. Tim itu terdiri atas Kepala Staf Kepresidenan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Guru Besar IPB Prof Hariadi Kartodihardjo, Pusaka Belanta Rakya Frangky Samperante, para pejabat dari kementerian/lembaga dan pemda, serta perwakilan masyarakat sipil.

Lihat juga video 'WP Minta KPK Patuhi Rekomendasi Ombudsman soal Alih Status ASN':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/dhn)