Polda Metro: Kalau 1.000 Orang Makan Diawasi, Habis Polisi Lama-lama

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 27 Jul 2021 16:21 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Mendagri Tito Karnavian menyerahkan pengawasan aturan dine in atau makan di tempat pada rumah makan, warteg, dan sejenisnya kepada aparat TNI dan polisi. Lalu bagaimana tanggapan Polda Metro Jaya?

"Memang selama ini kita nggak ngawasi? Masa mengawasi orang makan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Yusri mengatakan jajaran TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan operasi yustisi dalam rangka mendukung kebijakan PPKM. Yusri mengungkap TNI dan polisi bakal kewalahan jika kemudian juga harus mengawasi orang yang makan di warteg.

"Kita masih terus melakukan operasi yustisi, kegiatan patroli, woro-woro. Kalau kamu bilang ngawasi warungnya, (lalu) ada 1.000, terus TNI-Polri nungguin 1.000-nya orang makan, 1-2 menit, 5 menit abis semua polisi lama-lama," kata Yusri.

Polisi hanya bisa mengimbau agar konsumen dan pedagang warteg sama-sama punya kesadaran terkait aturan makan di tempat selama 20 menit ini.

"Cuma kita imbau, aturan kan sudah diinikan (diterapkan). Kita mengharapkan teman-teman yang dibolehkan itu bisa taat juga. Dia punya konsumen, pelanggan, mengingatkan. Jadi sama-sama kita sinergisitas antara masyarakat dan aparat pemerintah daerah," katanya.

Yusri meminta masyarakat menaati aturan kebijakan PPKM level 4 ini.

"Ini upaya kalau sudah sinergi, bersama-sama, berkolaborasi, memutus mata rantai dengan niat kita sama-sama semuanya, insyaallah akan selesai," tuturnya.

Meski begitu, Yusri mengatakan pihaknya akan melakukan patroli ke warteg dan rumah makan. Ia menekankan patroli juga terus dilakukan selama kebijakan PPKM diterapkan.

"Tiap hari juga patroli," tuturnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut ada beberapa pihak yang mampu mengefektifkan kebijakan PPKM ini, salah satunya perihal aturan makan di tempat maksimal 20 menit. Dia menyebut eksekusi kebijakan diharapkan dari para penegak aturan, seperti pemerintah daerah, Satpol PP, hingga Polri dan TNI

"Nah, ini masalah eksekusi, itu kan kebijakan. Eksekusinya tentu kita sangat berharap kepada para penegak aturan tersebut, mulai pemda, Satpol PP, kemudian didukung oleh rekan-rekan Polri dan TNI serta pelaku usahanya sendiri dan juga sekaligus pada masyarakat," kata Tito dalam konferensi pers, Senin (26/7/2021).

Dia juga meminta masyarakat memahami batasan-batasan tersebut guna tercapainya penurunan kasus COVID-19. "Jadi memang ada tiga pihak yang penting untuk bisa efektifnya berlaku aturan ini, yang pertama masyarakatnya sendiri, melalui forum ini saya kira tolong masyarakat juga bisa memahami batasan-batasan tersebut," sambungnya.

Eks Kapolri itu menerangkan secara prinsip durasi makan di tempat 20 menit dinilai cukup. Kemudian memberikan kepada masyarakat lain untuk makan di tempat. Dia juga meminta pengertian dari pelaku usaha terkait kebijakan tersebut.

"Nah, ini pelaku usaha juga tolong bisa memahami hal itu. Kenapa waktunya pendek, untuk memberikan waktu kepada yang lain supaya tidak terjadi pengumpulan di ruang makan itu. Kalau banyak, ngobrol, tertawa, kemudian sambil bincang-bincang, itu rawan penularan," imbuhnya.

Simak video 'Melihat Penerapan Makan 20 Menit di Warteg DKI saat PPKM Level 4':

[Gambas:Video 20detik]



(mea/fjp)