DPRD Jateng Minta Pemprov Klarifikasi soal Serapan Anggaran COVID-19

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 27 Jul 2021 13:49 WIB
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman
Foto: dok. DPRD Jateng
Jakarta -

Pimpinan DPRD Jawa Tengah (Jateng) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) beserta organisasi pemerintah daerah terkait di ruang pimpinan DPRD. Hal ini untuk menindaklanjuti isu soal rendahnya serapan anggaran COVID-19 di Jateng.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengatakan pihaknya menyesal baru mendengar isu soal anggaran tersebut. Sebab menurut Sukirman, pihaknya rutin menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng beserta jajaran.

"Kami sebenarnya tiap Senin rapat dengan gubernur, kenapa gubernur tidak pernah menyampaikan ke kami progres soal anggaran Dana Alokasi Umum ini. Kami juga biasanya hanya menyoroti soal kelangkaan oksigen, BOR di RS, ketersediaan obat, serta aturan main prokes di masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Terkait hal ini, Sukirman menjelaskan pihaknya meminta klarifikasi. Pertama, soal serapan anggaran. Kedua, apakah Pemprov masih butuh anggaran refocusing, mengingat Dana Alokasi Umum (DAU) belum terserap. Selain itu ia menyebut Pimpinan DPRD Jateng juga mendorong pencairan insentif untuk tenaga kesehatan dan realisasi bantuan sosial untuk masyarakat.

"Sudah ada surat Mendagri, kalau insentif nakes ini tidak dicairkan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilarang dicairkan. Maka kita pun menegaskan ini. Bansos juga harus segera dicairkan untuk masyarakat, termasuk APBD 2021 yang memang sudah ada alokasi bansosnya," tuturnya.

Lebih lanjut Politisi dari PKB ini mengingatkan apabila bantuan tersebut tidak dapat terealisasi, DPRD juga tidak akan bertanggung jawab apabila ada kekurangan kebutuhan yang rencananya diambil dari refocussing APBD tahun 2021. "Diberi DAU saja kebingungan, mosok ya mau nambah anggaran dari APBD," tandasnya.

Diungkapkan Sukirman, data yang diambil Depdagri merupakan data yang pada saat dirilis, laporan dari Jateng belum masuk. Ia menyebut tercatat anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai PMK 17, yaitu 8% dari DAU atau sebesar Rp 284.725.279.00. Dana tersebut kemudian terserap sampai dengan 31 Mei sebesar Rp 3.105.535.879 (1,09%). Lalu per 30 Juni Rp 9,5 miliar (3,35%), dan terakhir realisasi sampai tanggal 26 Juli sebesar Rp 50,43 miliar (17,78 %).

"Sekda beserta biro Keuangan menyampaikan serapan atau realisasi setiap bulan harus dilaporkan ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya sebagai syarat pencairan DAU bulan berikutnya. Dan Pimpinan DPRD menegaskan agar ini ditepati serta DPRD diberi tembusan laporannya," tegasnya.

Menurutnya DAU tersebut diperuntukkan bagi insentif tenaga kesehatan, dukungan pelaksanaan vaksinasi, dukungan pada kelurahan/desa, serta belanja kesehatan lainnya. "Makanya akan kami pantau terus setiap minggu progres pencairan anggaran untuk nakes yang tercatat baru 66,3 persen. Kalau ini sudah terwujud mari kita bicara kekurangan anggaran," pungkasnya.

Untuk diketahui, hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Bambang Kusriyanto, Para Wakil Ketua DPRD H Sukirman, Heri Pudiyatmoko, Fery Wawan Cahyono, dan Quatly Alkatiri. Sementara dari jajaran Pemprov Jateng, Plt Sekda Prasetyo Ariwibowo, Asisten Gubernur Peni Rahayu, Kadinas Kesehatan Yulianto Prabowo, Kabiro Keuangan Sumarno dan Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin.

Sementara itu sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan serapan anggaran COVID-19 Jateng bukan 0,15%. Menurutnya per 22 Juli 2021 serapan dana sudah mencapai 15,65%, kemudian bertambah pada 24 Juli menjadi 17,28%.

"Ini penting untuk clearance, karena kemarin bully sudah terjadi, hoaks sudah terjadi orang bertanya, saya jelaskan. Ada media yang nulis, sayangnya tidak wawancara saya, maka ini banyak yang bertanya saya kasih data ini," kata Ganjar dalam keterangannya, Sabtu (24/7).

Ganjar mengatakan berdasarkan amanat refocusing pemerintah pusat, anggaran 8% dari DAU Jateng berjumlah Rp 283 miliar yang terinci untuk 5 item penganggaran. Yakni penanganan COVID-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada kelurahan, insentif tenaga kesehatan, serta belanja kesehatan lainnya.

Adapun dari total serapan anggaran yang mencapai Rp 49,040.562.303, sebagian diperuntukkan untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Dari total dana tersebut sudah cair Rp 39.895.216.303 atau 66,31%.

"Dukungan vaksinasi sudah relatif berjalan, untuk desa kelurahan juga sudah berjalan," jelasnya.

(prf/ega)