Gubsu Minta Kepala Daerah Antisipasi Gejolak Warga Saat Pembagian Bansos

Ahmad Arfah Fansuri Lubis - detikNews
Selasa, 27 Jul 2021 12:46 WIB
Rapat Jajaran Pemprov Sumut Dipimpin Gubsu Edy (27/2)
Rapat jajaran Pemprov Sumut dipimpin Gubsu Edy, Selasa (27/7). (Arfah/detikcom)
Medan -

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan proses pembagian bantuan sosial (bansos) kepada warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 akan dilakukan. Edy pun mewanti-wanti potensi terjadinya gejolak saat pembagian bansos.

"Ada bantuan dari pemerintah yang harus kita sikapi. Pengalaman kita yang lalu, bantuan ini menjadi persoalan di daerah," kata Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, Selasa (27/7/2021).

Edy menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi membahas PPKM di wilayah Sumut. Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang hadir di lokasi rapat, sementara kepala daerah lainnya hadir melalui virtual.

Mantan Pangkostrad itu kemudian meminta daerah bersiap-siap untuk proses pembagian bansos. Jika tidak, dia mengatakan akan terjadi gejolak.

"Untuk itu, saya butuh kepedulian pemerintah daerah bersama forkopimdanya. Kalau tidak, akan jadi gejolak di daerah masing-masing," ucapnya.

Edy menjelaskan berbagai jenis bantuan yang diberikan kepada warga oleh pemerintah pusat. Bantuan yang diberikan itu dalam bentuk kartu sembako, bantuan subsidi listrik, hingga bantuan subsidi upah, yang akan dibagikan untuk seluruh warga di Indonesia.

"Bantuan sosial berupa kartu sembako senilai Rp 200 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari pemerintah pusat selama 2 bulan," ucap Edy.

"Tambahan Rp 10 triliun untuk kartu Prakerja akan digunakan untuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah besarnya Rp 8,8 triliun dan sisanya Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu Prakerja. Bantuan ini diberikan kepada pekerja pemilik kartu BPJS kesehatan sebanyak dua kali masing-masing Rp 600 ribu," tambah nya.

Edy mengatakan penerima bantuan subsidi upah ini adalah pekerja yang membayar BPJS ketenagakerjaan secara rutin. Selain itu upah pekerja juga harus di bawah Rp 3,5 juta.

Edy kemudian meminta kepala daerah di Sumut mengoptimalkan peran Satgas COVID-19 untuk meminta warga mematuhi protokol kesehatan. Edy meminta agar semua daerah bergerak untuk melakukan hal ini.

"Saya ingin menyampaikan kita bertanggung jawab, bukan semua dilimpahkan di Kota Medan. Masing-masing kabupaten berbuat untuk menjaga, mengantisipasi, baik itu BOR (ketersediaan tempat tidur pasien), kesiapan-kesiapan lain tentang kesehatan," jelasnya

Diketahui, pada Mei 2020 lalu sempat terjadi kerumunan warga di Medan serta Pematangsiantar ketika warga mengambil bantuan sosial (bansos). Warga berdesakan demi menyerahkan berkas agar bisa mendapatkan bansos.

(zap/zap)