Hakim Banding Kasus Jaksa Agung Vs Korban Semanggi Meninggal Dunia

Andi Saputra - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 15:00 WIB
Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, Dani Elpah (dok. PT TUN Jakarta)
Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, Dani Elpah (dok. PT TUN Jakarta)
Jakarta -

Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, Dani Elpah, meninggal dunia dalam usia 58 tahun. Sepanjang kariernya, Dani menangani berbagai kasus menarik perhatian publik terkait tindakan pejabat negara.

"Keluarga besar PT TUN Jakarta turut berduka cita atas meninggalnya Yang Mulia Bapak Dr Dani Elpah, SH, MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta," tulis situs resmi PT TUN Jakarta, Senin (26/7/2021).

Dani merupakan hakim kelahiran Mataram, NTB, pada 20 Mei 1963. Atas wafatnya Dani, PT TUN berdoa semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah.

"Dan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir batin," ujarnya.

Dani meninggal dunia pada Senin (26/7) dini hari ini di RSUP NTB. Keluarga Dani saat ini juga masih sakit dan dirawat di RSUP NTB.

Dalam catatan detikcom, Dani menangani sejumlah perkara yang menarik perhatian publik saat menjadi hakim tinggi di PT TUN Jakarta. Salah satunya kasus gugatan korban Semanggi I dan II melawan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Di mana korban tidak terima dengan ucapan ST Burhanuddin bila peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM. Ucapan itu disampaikan di rapat paripurna DPR.

Di PTUN Jakarta, ucapan ST Burhanuddin di DPR adalah perbuatan melawan hukum. ST Burhanuddin tidak terima dan mengajukan banding.

Di tingkat banding, Dani bersama dan Wenceslaus menganulir putusan PTUN Jakarta itu. PT TUN Jakarta kuasa pemohon belum atau tidak mengajukan permintaan banding administratif. Karena banding administratif merupakan kelanjutan dari keberatan administratif, maka pengajuan banding administratif juga harus bersifat khusus.

Oleh sebab itu, majelis hakim menyatakan PT TUN belum berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa nomor 99/G/TF/2020/PTUN. JKT. sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Kasus ini masih berlanjut hingga kasasi.

Dani juga mengadili kasus Gubernur DKI Jakarta Vs PT Jaladri Kartika Pakci terkait izin reklamasi Pulau I Jakarta. Hasilnya, PTUN Jakarta mengabulkan permohonan PT Jaladri dengan membatalkan dan mewajibkan Anies mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018.

Putusan PTUN Jakarta itu dikuatkan PT TUN Jakarta. Duduk sebagai ketua majelis Sulistyo, dengan anggota Dani Elpah dan Disiplin Manao. Namun di MA, putusan kembali berubah. MA sependapat dengan Anies, yaitu mencabut izin reklamasi Pulau I.

Selain itu, Dani menyidangkan gugatan YLBHI dkk vs Presiden RI terkait Surat Presiden tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Di tingkat PTUN Jakarta, gugatan tidak diterima. YLBHI dkk melayangkan banding.

"Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat I s.d. IV. terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 97/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 19 Oktober 2020. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 97/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat I s.d. IV," kata ketua majelis Sulistyo dengan anggota Dani Elpah dan M Husein Rozarius.

(asp/haf)