Puan Minta Kesadaran Pedagang Patuhi Aturan Makan 20 Menit

Tim detikcom - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 14:27 WIB
Puan Maharani
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Ketua DPR Puan Maharani menyebut kebijakan pemerintah merelaksasi aturan PPKM dapat menggerakkan ekonomi rakyat. Namun dia meminta pedagang patuh dengan aturan tanpa diawasi, salah satunya terkait waktu makan 20 menit di wilayah PPKM level 4.

"Misalnya kalau warung makan diizinkan buka sampai pukul 20.00, jangan sampai ada yang lewat waktu. Begitu juga soal durasi waktu makan 20 menit, kita sadar hal ini paling sulit diawasi petugas. Oleh karena itu perlu kesadaran tinggi para pedagang untuk taat aturan tanpa harus diawasi," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Senin (26/7/2021).

"Kalau kesadaran bersama kita terhadap aturan dan prokes sudah tumbuh seperti itu, kita optimis masa-masa sulit ini akan segera berlalu," tambah Puan.

Selain sektor usaha kecil, Puan meminta pemerintah memastikan bantuan sosial sampai ke tangan masyarakat. Terutama pada pekerja yang berpenghasilan harian.

"DPR akan mengawal dan mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran," ujarnya.

Namun politisi PDIP itu juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait perpanjangan PPKM level 4 sekaligus kebijakan relaksasi di sektor usaha kecil. Sebab, menurutnya, hasil evaluasi yang disampaikan pemerintah terdapat sejumlah indikator penularan yang belum turun.

"Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan. Di sini pemerintah harus ekstra hati-hati," ujarnya.

Menurut Puan, PPKM level 4 dengan segala penyesuaiannya ke depan harus mampu menurunkan semua indikator laju penularan, termasuk angka kematian saat isolasi mandiri. Puan meminta pemerintah ke depan harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan yang terjadi.

"Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat pemda yang dibantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM level 4 diterapkan," ujarnya.

"Dalam strategi gas dan rem yang dipakai pemerintah, kalau PPKM Level 4 diperlonggar (untuk sektor usaha kecil), berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem," lanjut Puan.

Langkah sigap pemerintah, menurutnya, penting di tengah situasi penularan COVID-19 yang belum terkendali ini. Mantan Menko PMK ini mengatakan tindakan gas dan rem pemerintah tidak boleh telat.

"Tindakan pemerintah dalam mengubah mode 'gas' atau 'rem' ini tidak boleh telat, tidak boleh kalah cepat dengan fluktuasi penularan virus itu sendiri. Artinya, kalau sudah mulai ngegas, jangan sampai lupa ngerem," tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan data laju penularan menjadi instrumen yang sangat vital dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah ke depan. Untuk itu, Puan meningkatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan, dan juga tempat-tempat isolasi terpusat.

"Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data, misalnya dengan menurunkan testing agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali. Dalam kondisi seperti ini, penurunan jumlah testing dan tracing tidak boleh terjadi dengan alasan apa pun," ujarnya.

(eva/tor)