Alokasi Anggaran Bansos COVID-19 di Mojokerto Capai Rp 13,14 M

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Sabtu, 24 Jul 2021 12:36 WIB
Counting money
Foto: Getty Images/iStockphoto/Yamtono_Sardi
Jakarta -

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memastikan Pemkot Mojokerto siap membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,14 miliar dari APBD untuk penyaluran paket bantuan sosial (bansos) bagi warga.

"Meski dengan segala keterbatasan, saya pastikan Pemkot hadir. Tidak ada warga yang akan kami biarkan dalam kondisi terpuruk akibat pandemi COVID-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/7/2021).

Ning Ita, sapaanya, menyebut jenis bansos COVID-19 yang diberikan cukup beragam, mulai dari Sembako Terdampak COVID-19, Sembako Terkonfirmasi COVID-19, hingga Sembako Dampak PPKM. Selain bansos sembako, menurutnya Pemkot Mojokerto juga memberikan pembebasan retribusi bagi para pedagang di area Pasar Benteng Pancasila (Benpas) dan Rest Area Gunung Gedangan.

"Secara keseluruhan, alokasi anggaran bansos dari pos Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto yang bersumber dari APBD 2021 yang terfokus untuk dampak COVID-19 sebesar Rp 13,14 miliar. Sedangkan yang sudah terserap hingga bulan Juli 2021 sebesar Rp 8,31 miliar atau sekitar 63,2 persen," ungkapnya.

Wali kota perempuan pertama di Mojokerto tersebut menyebut berdasarkan data Dinas Sosial P3A selama periode Januari hingga Juli 2021 tercatat ada 9.326 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Sembako Terdampak COVID-19. Kemudian sebanyak 884 paket bantuan Sembako Terkonfirmasi COVID-19 sudah disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, ia menilai bantuan Makanan Siap Saji Terkonfirmasi COVID-19 telah diberikan kepada 491 warga yang menjalani isoman. Adapun makanan siap saji tersebut berupa nasi kotak yang diberikan 3 kali sehari selama 10 hari. Menyusul kemudian mulai tanggal 28 Juli mendatang akan disalurkan bantuan Sembako Dampak PPKM sebanyak 3.000 paket.

Diungkapkannya, bantuan pembebasan retribusi Pasar Benpas diberikan kepada 131 pedagang selama 24 hari. Sedangkan bagi 25 pelaku usaha di stand Rest Area Gunung Gedangan dibebaskan sewa selama satu bulan. Selain bansos COVID-19 yang bersumber dari APBD, lanjut dia, sebanyak 11.844 jiwa juga mendapat bansos yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan 3.163 jiwa melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sedangkan bantuan reguler yang dikucurkan setiap tahun antara lain bansos BPNT APBD e-warung untuk 2.500 sasaran, bantuan sembako untuk 600 tukang becak, bantuan uang tunai untuk 347 anak yatim masing-masing Rp 1 juta dan 1.467 lansia kurang mampu masing-masing Rp 500 ribu. Juga bansos sembako untuk 300 disabilitas. Selain itu dari Kemensos yakni BPNT APBN e-warung untuk 5.349 sasaran dan PKH untuk 2.665 sasaran," tandasnya.

Ning Ita berharap bantuan sembako serta relaksasi retribusi bagi pedagang dapat meringankan beban warga selama masa PPKM Darurat. Kendati demikian, ia tidak menginginkan kebijakan PPKM darurat terus berlanjut, mengingat dampak sosial-ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Meski begitu, menurutnya pelaksanaan PPKM darurat merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

(ncm/ega)