Rapat DPRD DKI Bahas Revisi Perda Corona Ditunda, Kenapa?

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 18:17 WIB
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaikan pidato penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 (Tiara Aliya/detikcom)
Foto: Ilustrasi suasana rapat di DPRD DKI Jakarta (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Rapat di DPRD DKI Jakarta membahas revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 yang semula dijadwalkan hari ini ditunda. Kenapa?

"Kita mau melihat efektivitas penerapan Perda 2/2020. Nah Perda 2/2020 ini kan sudah kita tetapkan berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak kewajiban pemerintah maupun hak kewajiban masyarakat. Nah, itu yang mau kita evaluasi. Kita lihat dulu," kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jumat (23/7/2021).

Pantas mengatakan pihaknya masih menunggu kesiapan Pemprov DKI untuk memaparkan draf revisi Perda Corona DKI yang memasukkan dua pasal sanksi pidana, yaitu Pasal 32A dan 32B. Pantas berharap masyarakat akan patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah.

"Jadi supaya harus ada keseimbangan-keseimbangan. Jadi melalui penilaian itu kita harapkan masyarakat juga akan lahir kesadarannya setelah melihat apa kewajiban yang diberikan pemerintah. Makanya kita lihat saja dulu laporan, kita tunggu," ucapnya.

Diketahui melalui draf perubahan atas Perda COVID-19 DKI yang dikirimkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Rabu (21/7), terdapat tambahan dua pasal sanksi pidana, yaitu Pasal 32A dan 32B.

Pasal 32A ayat 1 menyebutkan setiap orang yang mengulangi perbuatan tak bermasker terancam pidana sanksi kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Masih dalam pasal yang sama, sanksi kurungan juga berlaku bagi unit usaha yang kembali mengulang pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta warga tidak panik oleh adanya tambahan sanksi pidana. Riza berharap aturan itu bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan COVID-19.

"Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam usulan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 kita harapkan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," kata Riza saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka menyampaikan pidato penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19, Rabu (21/7).

Riza mengatakan sanksi pidana yang akan dimasukkan ke perda COVID-19 ialah ancaman 3 bulan kurungan atau denda Rp 500 ribu bagi pelanggar tak menggunakan masker secara berulang. Kemudian denda Rp 50 juta untuk pelanggar protokol kesehatan COVID-19 yang berulang.

"Masyarakat harus memahami ketika abai akan protokol kesehatan, penegakan hukum dalam bentuk sanksi pidana akan menunggu," tegasnya.

Simak video 'Peta Sebaran 49.071 Kasus Baru Corona RI Per 23 Juli':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/haf)