Polda Metro: Penyidikan Satpol PP Hanya di Ranah Pelanggaran Perda

Yogi Ernes - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 16:06 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19 yang dituangkan dalam draf revisi Perda No 2 Tahun 2020. Polda Metro Jaya menegaskan kewenangan penyidikan Satpol PP hanya dalam ranah pelanggaran dalam peraturan daerah (perda).

"Penyidik di dalam internalnya, penegak aturan. Apa aturannya, aturannya ya Perda itu menyangkut peraturan daerahnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Yusri mengatakan Satpol PP tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan berkaitan dengan pidana umum, melainkan hanya terkait pelanggaran dalam perda.

"Bukan penyidik seperti polisi yang semua bisa. Dia penegak aturan di dalam perda di daerah masing-masing. Kemarin Perda tentang PPKM tentang penanganan operasi yustisi udah keluar," ujarnya.

Dalam praktiknya, penyidikan Satpol PP ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bawah pengawasan kepolisian. Itu pun, menurut Yusri, PPNS tersebut harus memiliki sertifikasi dari kepolisian.

"Menyangkut bahwa apakah Satpol PP itu sebagai penyidik, ya, dia adalah PPNS, tapi harus memiliki sertifikasi Sket dari kepolisian dan harus semuanya, mekanismenya sudah jelas PPNS seperti apa," tuturnya.

Lihat juga video 'Jokowi Soroti Satpol PP Gowa Pukul Pasutri: Memanaskan Suasana':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya