detik's Advocate

Utang Rp 8 Juta Berbunga Rp 30 Juta-Diteror Pinjol, Saya Harus Gimana?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 08:45 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Foto: Pinjam Online Abal-abal (Fauzan Kamil/Infografis detikcom)
Jakarta -

Orang yang sekali masuk lingkaran pinjaman online atau pinjol ilegal, seperti harus keluar lingkaran setan. Ancaman data pribadi disebar hingga teror terjadi seperti yang diceritakan kepada detik's Advocate.

Berikut cerita pembaca detik's Advocate yang dikirim lewat surat elektronik:

Selamat Siang
Mohon sarannya untuk kasus aplikasi pinjaman online ilegal karena aplikasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diinformasikan sebelum dana ditransfer.

Di mana pada aplikasi tertera penawaran Rp 8-10 juta dengan tenor 91-180 hari (bunga 0,02% - 0,08% per hari). Saya berpikir hanya akan berhubungan dengan 1 aplikasi, ternyata setelah kita klik pengajuan dana, ada 7-10 aplikasi (provider penyedia dana) yang tiba-tiba mencairkan dana tanpa persetujuan dari kita dengan tenor 7 hari dan bunga yang sangat tinggi.

Misal:
Dana yang ingin dipinjam 8.000.000
Dana yang ditransfer berasal dari beberapa penyedia dana:
1. Provider A Rp 1.200.000 ditransfer Rp 816.000
2. Provider B Rp 1.600.000 ditransfer Rp 1.056.000
3. Provider C Rp 1.800.000 ditransfer Rp 1.156.000
4. Provider D Rp 2.000.000 ditransfer Rp 1.320.000
dan seterusnya.

Dan tiba-tiba 5 hari kemudian debt collector chat WhatsApp menginformasikan bahwa ada perbaikan sistem sehingga jatuh tempo harus dibayar 5 hari setelah peminjaman. Apabila tidak melakukan pembayaran maka mereka mengancam akan menyebarkan foto dan data pribadi serta membuat group WhatsApp untuk sebarkan data kita sebagai nasabah dan mencemarkan nama baik.

Saya di sini merasa terjebak di mana awalnya saya kira hanya akan berhubungan dengan 1 aplikasi ternyata ada beberapa provider dalam aplikasi tersebut. Atas kejadian ini akhirnya utang saya dari Rp 8 juta sekarang berbunga hingga menjadi Rp 30 jutaan.

Jadi dari kejadian ini, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak terus diteror debt collector pinjol? Apakah saya bisa melapor ke polisi?

Saya sudah sangat stres dengan hal ini. Saya juga sudah melapor ke OJK dan Kominfo tapi belum ada respons. Terima kasih banyak sebelumnya atas atensi dan bantuannya.

Salam,
Mawar (bukan nama sebenarnya)

Untuk menjawab permasalahan di atas, detik's Advocate menghubungi advokat Slamet Yuono, SH, MH. Berikut pendapat hukumnya:

Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang saudari Mawar sampaikan kepada detikcom dan kami turut prihatin atas jebakan dan jerat pinjol ilegal yang saudari alami.

Sebelum menjawab pertanyaan saudari, kami perlu menyampaikan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati, waspada dan teliti sebelum mengajukan peminjaman melalui pinjaman online, mengingat banyak sekali korban yang terjerat pinjol ilegal/rentenir online baik karena ketidaktahuan pinjol tersebut ternyata ilegal, tergiur janji (syarat mudah, cepat cair, jangka waktu panjang) atau karena kebutuhan yang mendesak.

Kehati-hatian dan ketelitian masyarakat bisa dilakukan dengan cara selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap legalitas dari perusahaan/penyelenggara fintech P2P lending yang ada, berdasarkan informasi di akun Instagram OJK pengecekan tersebut bisa melalui antara lain :

Kontak OJK 157 atau WA 081 157 157 157, atau melalui email konsumen@ojk.go.id, atau melalui www.ojk.go.id (daftar fintech lending OJK).

Perlu kami tekankan di sini Penyelenggara Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin OJK per tanggal 29 Juni 2021 adalah sebanyak 124 di mana terhadap Penyelenggara Fintech Lending berizin dan terdaftar harus tunduk pada peraturan OJK dan hanya diperbolehkan mengakses Camera, Microphone dan Location (CAMILAN) milik nasabah.

Kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan menghadapi jerat pinjol ilegal yang bergentayangan, karena jumlah mereka mencapai ribuan hal ini dapat diketahui dari jumlah pinjol ilegal yang telah ditutup dan diblokir oleh Satgas Waspada Investasi mulai tahun 2018 sampai dengan Juli 2021 sebanyak 3.365 aplikasi pinjol ilegal.

Dari kasus yang dialami oleh Saudari ternyata satu aplikasi pinjaman online ilegal bisa memiliki aplikasi turunan 7-10 aplikasi dan korban lain bahkan terjebak dengan pinjol ilegal dengan Aplikasi turunan lebih dari 50 Aplikasi dan tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi Satgas Waspada investasi, OJK, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Komisi XI DPR RI, Kepolisian Republik Indonesia, AFPI dan instansi terkait lainnya.

Bahwa saudari Mawar menyampaikan telah terjebak pinjaman online ilegal di mana ketika aplikasi tersebut diklik untuk pengajuan dana, ternyata ada 7-10 aplikasi di dalamnya yang tiba-tiba mencairkan dana tanpa persetujuan dari kita dengan tenor 7 hari dan bunga yang sangat tinggi, hal mana sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan saudari kepada detikcom.

Dari 10 aplikasi pinjaman online ilegal sebagaimana saudari sampaikan setelah kita lakukan pengecekan di daftar Fintech Lending OJK ternyata tidak ada satupun penyelenggara yang terdaftar dan berizin di OJK.

Memperhatikan modus yang dilakukan maka patut diduga pinjol ilegal tersebut telah melakukan penipuan kepada saudari antara lain dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat terkait dengan pinjaman dari 1 aplikasi ternyata dicairkan 7-10 aplikasi turunan dan rangkaian kebohongan terkait jangka waktu yang disampaikan yaitu 91-180 hari tetapi faktanya dalam waktu 5 hari harus sudah dikembalikan dengan ancaman akan menyebarkan foto dan data pribadi serta membuat grup WhatsApp untuk sebarkan data.

Langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk menghadapi pinjol ilegal antara lain:

1. NEGOSIASI UNTUK PELUNASAN DENGAN MEMBAYAR POKOK PINJAMAN

Berdasarkan pengalaman dari korban pinjol ilegal, jika memang saudari hanya sanggup menyelesaikan pokok pinjaman maka hal tersebut coba disampaikan kepada mereka terkait dengan kesanggupan pelunasan dengan pembayaran pokok pinjaman dengan catatan pihak pinjol ilegal harus menyetujui secara tertulis pelunasan pokok pinjaman tersebut dan tidak akan melakukan penagihan lagi.

Jika memang disetujui terkait pelunasan pokok pinjaman, maka pelunasan tersebut tidak menghilangkan hak saudari untuk membuat Pengaduan ke Satgas Waspada Investasi dan atau Kepolisian RI jika memang pada saat melakukan akad pinjaman dan penagihan ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol ilegal tersebut.

2. PENGADUAN KE SATGAS WASPADA INVESTASI

Saudari dapat mengirimkan Surat Pengaduan ke Ketua Satgas Waspada Investasi yang beralamat di Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710, DKI Jakarta Indonesia.

Harapan kami Pengaduan ke Satgas Waspada Investasi bisa menjadi masukan untuk melakukan proses secara hukum dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol ilegal di samping itu juga bisa digunakan untuk bahan masukan guna melakukan penutupan pinjol ilegal dan pemblokiran website dan aplikasi.

3. LAPORAN KE KEPOLISIAN RI

Jika pihak pinjol ilegal melalui debt collector-nya melakukan tindakan penyebaran data pribadi dan menghubungi kontak yang ada dalam HP Saudari atau mempermalukan bahkan mengancam terkait nyawa maka saudari dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian dengan dasar hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini dan bisa juga menggunakan pasal-pasal lain yang terkait.

- Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- Terkait Penghinaan dan Atau Pencemaran Nama Baik dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 27 ayat (3):

Setiap Orang dengan dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Lihat juga Video: Apabila Bisnis Anda Terpaksa Utang di Masa Paceklik

[Gambas:Video 20detik]