Waket MPR Imbau Tokoh Politik Jangan Manfaatkan Situasi Pandemi

Khoirul Anam - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 19:14 WIB
Ahmad Basarah
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak kalangan tokoh dan aktor politik dari berbagai latar belakang untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi sebagai tujuan politik pribadi dan kelompoknya. Dia mengimbau agar seluruh elemen bangsa mendukung kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masa berlakunya diperpanjang hingga 25 Juli.

''Spirit berkurban Hari Raya Idul Adha kemarin hendaknya dijadikan momentum, serta daya dorong spiritualitas dan kebangsaan bahwa sikap berkurban yang salah satunya dapat diwujudkan dalam sikap membunuh ego dan kepentingan politik pribadi dan kelompoknya demi kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar,'' jelas Basara dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR ini, demokrasi memang mengakomodasi perbedaan pendapat dan sikap kritis dalam berpolitik. Namun, ketika bangsa menghadapi musuh bersama yakni pandemi COVID-19, ia meminta setiap tokoh dan aktor politik menunjukkan sikap kenegarawan dengan menjaga kekompakan dalam mencari solusi. Daripada, lanjutnya, melakukan kapitalisasi politik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

''Mestinya kita dapat mengambil hal baik dari praktik politik di negara New Zealand yang juga terdapat kekuatan oposisi baik dari unsur masyarakat maupun di partai politik. Tapi, begitu menghadapi pandemi COVID-19, baik pemerintah maupun kekuatan dan partai oposisi, sama-sama kompak mencari solusi bersama. Mereka tidak saling menyalahkan apalagi menyerang pemerintah, tapi saling memberi masukan dengan sikap kenegarawanan mereka. Mengapa kita tidak meniru hal baik dari mereka,'' jelasnya.

Ajakan Ketua DPP PDI Perjuangan ini tidak hanya ditujukan kepada para elite politik di luar pemerintahan, melainkan kepada yang terlibat dalam pemerintahan di pusat dan daerah agar lebih kompak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Menurutnya, akan ironis jika orang-orang di dalam pemerintahan tidak kompak mengatasi pandemi COVID-19 termasuk dalam penyampaian komunikasi publik mereka.

''Pemerintah daerah juga hendaknya kompak menaati kebijakan pemerintah pusat, mulai dari konsisten menerapkan PPKM sampai melakukan sosialisasi vaksinasi dan distribusi bantuan sosial pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat tidak akan efektif jika kebijakan mereka tidak diindahkan atau tidak dikerjakan oleh aparatur di bawahnya hingga tingkat daerah, dan itu berbahaya bagi keselamatan rakyat dan ketahanan negara,'' tegasnya.

Untuk itu, Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini meminta aparat pemerintah di daerah dan para elit masyarakat untuk mengarahkan masyarakat agar patuh dan disiplin selama PPKM berlangsung.

Di sisi lain, kata dia, para pejabat publik harus dapat mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial pemerintah pusat dalam delapan program mengatasi ekses sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan baik.

Diketahui, delapan program bansos yang dimaksud tersebut, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar para ibu hamil, balita, siswa SD sampai SMA, kaum disabilitas, serta lansia; program kartu sembako bulanan; program bantuan beras langsung 10 kilogram; program Bantuan Sosial Tunai (BST); program kuota internet untuk siswa dan tenaga pendidik; program diskon tarif listrik; program kartu Prakerja; serta program insentif usaha mikro sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.

''Semua program bansos itu hanyalah contoh dari kerja keras pemerintah pusat mengatasi pandemi COVID-19. Jadi jangan khawatir. Jika semua ini disampaikan para elite pemerintahan pusat dan daerah bersama para pemuka agama serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya dengan cara gotong royong, saya yakin Indonesia akan segera keluar dari krisis pandemi ini," tegasnya.

(prf/ega)