Suara Mahasiswa

MWA Unsur Mahasiswa: Statuta UI yang Lama Tetap Berlaku untuk Rektor Ari

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 15:44 WIB
Ilustrasi Kampus UI, Depok
Ilustrasi Kampus UI (Foto: Grandyos Zafna/detikFOTO)
Jakarta -

Perubahan aturan soal Statuta Universitas Indonesia (UI) yang tak lagi melarang rektor rangkap jabatan jadi sorotan. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) Unsur Mahasiswa, Ahmad Naufal Hilmy, mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI tidak berlaku surut. Ia meminta Ari Kuncoro memilih salah satu jabatannya.

"Memang perlu dihormati mengenai statuta baru ini yang sudah berjalan dari akhir 2019, namun perlu juga menghormati Statuta UI lama yang ada. Rektor memiliki rangkap jabatan sebelum Statuta UI yang baru ini selesai. Jadi masih perlu untuk diselesaikan menggunakan statuta yang lama," kata Hilmy saat dihubungi detikcom, Rabu (21/7/2021).

Ia mengatakan, karena PP tersebut baru disahkan pada 2021, penerapannya tidak berlaku surut. Pihak rektor diminta memilih salah satu jabatannya.

"Kalau dari saya, yang penting hukum bisa ditegakkan. Pilih salah satu atau diturunkan di salah satunya," ungkapnya.

Diketahui, PP Nomor 75 Tahun 2021 ditandatangani Jokowi pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Laoly pada 2 Juli 2021 juga. Terbitnya PP baru itu dibenarkan Kemenkumham.

Statuta UI versi baru itu menghilangkan larangan bahwa rektor tidak boleh merangkap menjadi pejabat di BUMN/BUMD/swasta. Istilah 'pejabat' berarti meliputi komisaris juga, jabatan yang juga diemban Rektor UI Ari Kuncoro. Kini statuta versi baru hanya melarang rektor merangkap jabatan sebagai direktur di BUMN/BUMD/swasta.

Berikut ini perubahannya:

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI

Pasal 35 Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:
a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau
e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI

Pasal 39 Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:
a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Sebelumnya, sorotan publik tertuju pada Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro. Dia ramai diperbincangkan setelah pihak rektorat UI memanggil pengurus BEM UI (BEM UI) karena menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 'King of Lip Service'.

Ari Kuncoro, selain menjadi Rektor UI, juga menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen di BRI, salah satu bank BUMN di negara ini.

Kini Statuta UI baru telah terbit, yakni PP Nomor 75 Tahun 2021, yang diteken Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly pada 2 Juli 2021.

(yld/dnu)