Koalisi Kesehatan Desak Pemerintah Cabut Permenkes soal Vaksinasi Berbayar

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Minggu, 18 Jul 2021 14:25 WIB
The hands in blue glove of the scientist hold the processor
Foto ilustrasi vaksin Corona (Getty Images/iStockphoto/Alernon77)
Jakarta -

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan merespons baik pembatalan vaksinasi berbayar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akan tetapi, pihaknya mendesak pemerintah mencabut Permenkes 19/2021 agar tidak disalahgunakan.

"Kami mengapresiasi respons pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individu berbayar, tapi itu saja tidak cukup. Sebelum PMK 19/2021 dicabut oleh Menkes yang meneken, saya kira kita masih harus waspada dan tetap mendesak dicabutnya PMK 19/2021 agar PMK ini di kemudian hari tidak disalahgunakan dan digunakan kembali sebagai basis hukum untuk menyelenggarakan vaksinasi berbayar," kata Koordinator LaporCovid-19 Irma Hidayana yang tergabung dalam koalisi kesehatan, dalam konferensi virtual, Minggu (18/7/2021).

Irma mengatakan vaksinasi berbayar sangat tidak etis dilakukan saat Indonesia mengalami keterbatasan stok vaksin. Tak hanya itu, pihaknya masih menemukan masyarakat yang ingin divaksinasi tapi sulit menjangkaunya.

"Kenapa vaksin berbayar tidak etis, karena di tengah keterbatasan vaksin, meski pemerintah mengatakan sudah memiliki alokasi vaksin 480 juta dosis kalau tidak salah, tapi kita perlu tahu distribusinya. Kita tahu vaksinasi masih sulit dijangkau, masih banyak orang yang pengin divaksin tapi belum bisa divaksin," ucap Irma.

Sementara itu, Staf Penanganan Publik Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Dominggus Christian menyatakan akan tetap menggugat Permenkes 19/2021 tentang vaksinasi berbayar bagi individu. Dominggus juga mengajak masyarakat aktif menuntut pemerintah dalam mengatasi pandemi Corona (COVID-19).

"Saya rasa koalisi tetap akan melanjutkan menggugat Permenkes tersebut dan tentu kami telah membuka pintu untuk partisipasi masyarakat yang mau ayo sama-sama bersama dengan koalisi, kita sama-sama menunjukkan memanfaatkan hak kita untuk kita sama-sama berpartisipasi kemudian kita melakukan kebijakan yang tentunya menuntut pemerintah untuk proaktif dan serius dalam kemudian mengatasi pandemi ini," kata Dominggus.

Dominggus menerangkan pihaknya akan terus mengawal proses vaksinasi di level bawah agar selaras dengan apa yang disampaikan dari pusat. Dia menilai yang terjadi saat ini banyak ketidakcocokan yang menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Dari koalisi dan teman-teman koalisi tetap berpendirian bahwa apa yang disampaikan di level atas tentu perlu dikawal perlu tetap dikritisi apakah kemudian instruksi, perintah ataupun statement di atas dilaksanakan dengan baik, diterjemahkan dengan baik di level bawah karena saya rasa publik sudah menilai bahwa bagaimana kemudian dari elit dan di bawah lapangan kemudian terjadi ketidaksinkronan, terjadi semacam ketidakcocokan soal bagaimana harus mengatasi dan kemudian ada masalah hal sosialisasi di sana" ungkapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7).

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini. Vaksin tetap gratis bagi seluruh masyarakat.

Simak video 'Vaksinasi Berbayar Dikritik, Kini Dibatalkan Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/zap)