Orang Miskin RI Naik 1,12 Juta, Syarief Hasan: Kuatkan UMKM-Tekan PHK

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 23:26 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai 27,54 juta penduduk miskin pada Maret 2021. Menurutnya, kenaikan tersebut menunjukkan tidak efektifnya program pemerintah pada masyarakat.

"Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program telah digalakkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Namun, hingga kini, program tersebut berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah penduduk miskin hingga Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang miskin. Angka ini membuat persentase kemiskinan menjadi 10,14% dari total penduduk Indonesia.

Syarief menjelaskan, rilis BPS pada Kamis (15/7) menyebutkan jumlah penduduk miskin bertambah mencapai 1,12 juta orang miskin bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Melihat data tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan agar angka kemiskinan tidak semakin bertambah.

"Pemerintah harus segera melakukan langkah yang bisa menekan angka kemiskinan dengan penguatan UMKM, sektor ekonomi kreatif, penekanan angka PHK, hingga keberpihakan pembukaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia," tegasnya.

Ia pun menilai pemerintah harus menggandeng perusahaan dan industri dalam menekan angka PHK.

"Kita melihat bahwa banyak sekali perusahaan dan industri yang melakukan PHK. Kalau hal ini terus berlanjut maka akan semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan berbuntut pada peningkatan angka kemiskinan," tutur Syarief.

Bahkan, Syarief menyebut pengelolaan kemiskinan saat ini seperti 'poco-poco' karena tidak dapat menunjukkan penurunan yang signifikan.

"Dulu, SBY selalu dikritisi dan disebut poco-poco, padahal SBY terbukti bisa menekan kemiskinan dari 17,76% (39,30 juta) turun drastis menjadi 10,96% (27,73 juta) di akhir masa jabatan SBY. Berbeda dengan sekarang, sudah memasuki dua periode namun kemiskinan masih belum menurun signifikan tahun 2020 10,19%, sementara tahun 2019 sebesar 9,22% seperti poco-poco," jelasnya.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Demokrat ini mendorong pemerintah untuk melakukan langkah yang terukur. Adapun langkah yang bisa dilakukan salah satunya dengan menanggulangi pandemi COVID-19 terlebih dahulu.

"Setelah itu, memulihkan ekonomi nasional dengan menguatkan UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, hingga membuka lapangan kerja baru agar semakin banyak yang bekerja hingga mampu menekan angka pengangguran di Indonesia," pungkasnya.

(akn/ega)