HNW Minta Pemerintah Empati ke WNI dengan Batasi Masuknya WNA Saat PPKM

Erika Dyah - detikNews
Selasa, 13 Jul 2021 20:53 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak pemerintah untuk serius mengatasi masalah COVID-19. Ia pun meminta pemerintah menutup rapat pintu masuk ke Indonesia dari kedatangan warga negara asing (WNA) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terutama dari negara yang masih terdapat banyak kasus COVID-19.

Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan pembatasan pada WNA sebagai bentuk empati kepada WNI yang terkena PPKM Darurat dengan menerapkan kebijakan yang adil. Ia pun mengatakan hal ini sudah disampaikan berbagai pihak sejak awal pemberlakuan PPKM. Terlebih, belakangan sudah ada 6 negara yang menutup pintunya terhadap kedatangan dari Indonesia.

"Indonesia tidak menutup pintunya, sehingga banyak TKA berdatangan, termasuk mereka yang terbukti terpapar COVID-19. Padahal sejak 12 Juli 2021, PPKM Darurat tidak hanya diterapkan di Jawa dan Bali, tetapi juga di sejumlah kabupaten/kota di luar pulau tersebut," ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

HNW menilai pemerintah dapat menunjukkan sikap yang serius dalam mengatasi COVID-19 jika mengambil kebijakan menutup kedatangan WNA atau Tenaga Kerja Asing (TKA). Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai dapat menunjukkan sikap adil dan empati bagi WNI yang pergerakannya terbatas selama PPKM Darurat diperluas, termasuk untuk mencari nafkah.

"Pemerintah harus berempati, jangan hanya WNI yang dibatasi pergerakannya, tetapi seharusnya WNA juga dibatasi agar tak masuk ke Indonesia dengan dalih apapun," ungkapnya.

Ia pun menambahkan lonjakan kasus penularan COVID-19 saat ini disebabkan varian baru virus Delta dari India. Virus ini dibawa oleh WNA yang masuk ke Indonesia dan terkonfirmasi positif COVID-19.

"Klaim Pemerintah bahwa COVID-19 terkendali, juga tidak terbukti, dengan makin banyaknya korban termasuk di kalangan Nakes. Sementara Rumah Sakit sudah penuh, banyak yang kolaps, disertai menghilangnya obat-obatan COVID-19," imbuhnya.

Untuk itu, HNW menyayangkan ketika pemerintah masih membuka pintu bagi TKA hingga terjadi kasus TKA asal China yang terkonfirmasi positif ketika masuk ke Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Ia menyebutkan, sebelumnya status Kota Bula dan Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan zona hijau.

"Bagaimana rakyat bisa diajak bergotong royong membantu pemerintah atasi COVID-19, kalau pemerintah tidak empati dengan penderitaan rakyat akibat Corona dan tetap mengizinkan TKA masuk ke Indonesia," tuturnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menilai metode karantina yang dilakukan pemerintah terhadap WNA atau TKA yang datang ke Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya TKA yang terkonfirmasi positif COVID-19 bisa masuk ke Indonesia dan bekerja di lokasi pekerjaannya. Contohnya, kasus TKA China di Kabupaten Seram Timur tersebut.

HNW meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas guna melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia sesuai amanat pembukaan UUD NRI 1945. Ia pun menyebutkan, kebijakan serupa telah diambil oleh beberapa negara yang 'menutup pintu' bagi WNI untuk datang ke negaranya karena pandemi COVID-19 di Indonesia kian parah.

"Untuk memutus lingkaran setan penyebaran COVID-19, penting bagi pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan empati terhadap WNI yang dibatasi pergerakannya, dengan menerapkan kebijakan menutup pintu kedatangan bagi WNA yang ingin masuk ke Indonesia. Langkah ini juga sebagai tindakan preventif untuk menghindari agar tak makin banyak varian baru virus COVID-19, masuk ke Indonesia, seperti varian Delta asal India tersebut," pungkasnya.

Lihat juga video 'WNA Masih Bisa Masuk saat PPKM Darurat, Kenapa Aksesnya Tidak Ditutup?':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)