Blessmiyanda Gugat Anies di PTUN, Ini Respons Pemprov DKI

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 09 Jul 2021 23:28 WIB
Suasana terkini Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (1/12). Kantor Gubernur DKI Jakarta terpaksa harus tutup pasca Anies Baswedan positif dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan Senin (30/11).  Sementara itu gedung utama Balai Kota yang terpisah dari kantor Gubernur Anies Baswedan tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan
Balai Kota DKI / Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Eks Kepala BPPBJ DKI Jakarta Blessmiyanda menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran tak terima dicopot dari jabatannya atas dugaan kasus pelecehan seksual. Bagaimana respon Pemprov DKI?

"Itu hak tiap warga negara, ya kita hormati apapun proses hukum, nanti biar jalan sesuai dengan aturan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Jumat (9/7/2021).

Riza memastikan pihaknya akan menghormati proses hukum yang berjalan. Nantinya, Pemprov DKI melalui Biro Hukum akan mempelajari gugatan tersebut.

"Silakan, setiap warga negara kan punya hak, kalau keberatan silakan menggugat, nanti kita serahkan ke aturan hukum yang ada," jelasnya.

"Nanti tentu dari pemprov yang mewakili dari biro hukum untuk merespons," sambung Riza.

Politikus Gerindra itu menyatakan saat ini pihaknya akan menunggu proses gugatan dari Blessmiyanda yang sedang berlangsung. Baru kemudian, ditentukan langkah hukum selanjutnya.

"Nanti kita lihat, kita belum sejauh itu, kita baru dapat informasi, baru yang bersangkutan melakukan gugatan ke PTUN, nanti kita akan pelajari, kita akan tindaklanjuti," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (SIPP PTUN) Jakarta, Kamis (8/7/2021), gugatan itu mengantongi nomor 162/G/2021/PTUN.JKT. Berikut ini permintaan Blessmiyanda kepada majelis hakim:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021, tanggal 23 April 2021, Ttntang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Blessmiyanda SPi., MSi.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021, tanggal 23 April 2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Blessmiyanda SPi., MSi.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat seperti keadaan semula pada Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Laporan dugaan pelecehan seksual itu awalnya dilakukan oleh korban berinisial IGM yang merupakan ASN di BPPBJ DKI Jakarta. IGM melapor ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Blessmiyanda kemudian diperiksa Inspektorat pada 22 Maret 2021. Selama dua minggu, Blessmiyanda juga diperiksa oleh tim Ad Hoc, sebelum akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sanksi disiplin tingkat berat.

(imk/imk)